logo

WHISTLEBLOWING

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan d
WHISTLEBLOWING

TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Profil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Video Profil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Profil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

SIAP Online

Sistem Informasi Absensi Pegawain Online ini agar dapat memudahkan monitoring kedisiplinan pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Rekapitulasi Perkara

Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 1395

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya laksanakan pendampingan persiapan surveillance APM untuk 12 Satuan Kerja

Surabaya | pta-surabaya.go.id

Sejak diberlakukan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Surat Keputusan nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakukan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama tanggal 6 Oktober 2018. Menindaklanjuti hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya melakukan langkah persiapan pendampingan kepada Satuan Kerja yang akan menjalani surveillance APM tahun 2019.

20190802 APM0.jpg

Peserta pendampingan persiapan Surveillance APM di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Bertempat di Aula PTA Surbaya pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 sampai dengan Jumat, 2 Agustus 2019 dilakukan pendampingan pelaksanaan dan kesiapan surveillance APM kepada 12 satuan kerja. Satuen kerja tersebut adalah satuan kerja yang menerima sertifikat di Denpasar Bali, yaitu Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, PA Bondowoso, PA Banyuwangi, PA Trenggalek, PA Kota Malang, PA Pamekasan, PA Sumenep, PA Kangean, PA Kediri, PA Tuban, PA Sampang dan PA Bawean.

Dengan suasana penuh hikmad, bapak Drs. H. Moh. Munawar Wakil Ketua PTA Surabaya membuka kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 hari tersebut. Beliau berpesan memelihara konsistensi atas hasil assesmen yang telah dicapai, bahkan untuk ditingkatkan lagi. Pengadilan agama yang mendapat nilai A Excellent untuk dipertahankan, terlebih lagi pengadilan agama yang masih dalam predikat B untuk mengejarnya dengan mengingkatkan pelaksanaan APM sesuai pedoman dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Implementasi APM digunakan untuk memelihara Sistem Manajemen Mutu berjalan dengan baik, agar tidak terjadi pandangan yang keliru bahwa APM hanya sekedar formalitas saat dilakukan surveillance APM tetapi untuk menjaga kesinambungan Sistem Manajemen Mutu secara menyeluruh.

20190802 APM1.jpg

Dari kiri, Agus Widyo Susanto Sekretasris PTA Surabaya, Drs. H. Moh. Munawar Wakil Ketua PTA Surabaya, Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. Hakim Tinggi/Wakil Ketua APM Jawa Timur, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. Hakim Tinggi/Ketua APM Jawa Timur, Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag. Panitera PTA Surabaya

Ketua TIM Pendampingan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), ibu Dra. Hj. Zulaecho, M.H. menyampaikan bahwa Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu mengacu pada 7 kreiteria Indonesian Court Performance Excellent (ICP-E), yaitu :

  1. Kepemimpinan (Leadership)
  2. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
  3. Fokus Pelanggan (Customer Focus)
  4. Sistem Dokumen (Document System)
  5. Manajemen Sumberdaya (Recources Management)
  6. Manajemen Proses (Process Management)
  7. Hasil Kerja (Performance Result)

Beliau juga berpesan agar menjaga komitmen dan kekompakan antara pimpinan, pejabat struktural dan fungsional beserta staf di lingkung satuan kerja masing-masing, bukan lempar tanggungjawab tetapi bekerja sama demi mewujudkan peningkatan pelayan dan menajemen mutu.