Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM);
  2. Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  3. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

  1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
  2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
  3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
  4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
  5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

Permohonan beracara secara prodeo pada tingkat banding dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

  1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang memutus perkara dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan;
  2. Permohonan tersebut disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan atau yang setingkat (banjar, nagari dan gampong) atau surat keterangan lain seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), kartu program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
  3. Permohonan tersebut dicatat oleh panitera pengadilan agama/mahkamah syar’iyah dalam daftar tersendiri;
  4. Dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh panitera, hakim yang ditunjuk (hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang dimuka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan pemohon;
  5. Hasil pemeriksaan hakim dituangkan dalam berita acara persidangan
  6. Juka pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk diperiksa permohonan prodeonya dan ternyata ia tidak hadir tanpa alas an yang sah serta tenggat waktu banding telah habis, maka pemohon diangap tidak mengajukan banding;
  7. Dalam tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh ) hari setelah pemeriksaan, berita acara hasil pemeriksaan, dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan surat keterangan kepala desa/kelurahan/gampong atau yang setingkat harus sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah  Aceh bersama-sama dengan bundel A;
  8. Permohonan tersebut dicatat oleh panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah  Aceh dalam daftar khusus dengan nomor yang diambil dari surat umum;
  9. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah  Aceh menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan tersebut;
  10. Hakim toingkat banding memeriksa dan memutus permohonan prodeo tersebut dan dituangkan dalam bentuk penetapan yang nomornya sama dengan surat penujukannya
  11. Setelah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  menerima penetapan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah  Aceh dan permohonan izin beracara secara prodeo  dikabulkan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  memberitahukan penetapan tersebut kepada pemohon;
  12. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, atas permohonan pemohon, panitera membuat akta permohonan banding dan memproses lebih lanjut;
  13. Dlam hal permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka pemohon harus membayar biaya banding dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah  Aceh diberitahukan kepada pemohon;
  14. Dalam hal Pemohon tidak membayar biaya perkara dalam tenggat waktu sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  berkekuatan hukum tetap.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

  1. Permohonan  diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan atau yang setingkat (banjar, nagari dan gampong) atau surat keterangan lain seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), kartu program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
  2. Majelis hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi;
  3. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya berisi hasil pemeriksaan tentang ketidak mampuan pemohon;
  4. Permohonan beracara secara prodeo,berita acara hasil pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, keterangan tidak mampu bersama bundel A dan B dikirim oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah ke Mahkamah Agung;
  5. Panitera dalam surat pengantar pengiriman berkas permohonan kasasi mencantumkan kalimat “pemohon kasasi mengajukan permohonan berperkara secara prodeo”.