logo

TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
TUTORIAL PENYELESAIAN GUGATAN EKONOMI SYARIAH

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

Prosesi Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Surabaya, Rabu tanggal 29 April 2020 diadakan wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama  Surabaya secara daring dan virtual pertama kali sepanjang sejarah dilingkungan Dirjen Badilag Mahkam
Prosesi Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

11 APLIKASI INOVASI

11 Aplikasi Inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama          
11 APLIKASI INOVASI

Saran dan Pengaduan

Untuk menyampaikan Saran Dan Pengaduan tidak perlu datang ke kantor kami, cukup sampaikan melalui WhatsApp

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

SIAP Online

Sistem Informasi Absensi Pegawain Online ini agar dapat memudahkan monitoring kedisiplinan pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Rekapitulasi Perkara

Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 1593

Peraturan Perundang-undangan

  1. Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  4. SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan SEMA No. 5 Tahun 1994 tentang Administrasi
  5. SEMA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan SEMA No. 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi
  6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim
  7. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  8. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
  9. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  12. KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  14. KMA Nomor 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas KMA Nomor 71/ KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  15. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  16. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  17. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  18. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun tentang Peradilan Agama
  19. SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  23. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  25. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
  26. KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukkan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Cakim Terpadu
  27. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  28. SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Tinggi dan Hakim
  30. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung
  31. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  32. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan
  33. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019
  34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
  35. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  36. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
  37. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  38. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jl. Mayjen Sungkono No.7
Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 60225

031-5681797

031-5680426

ptasurabaya@gmail.com



Start of Tawk.to Script End of Tawk.to Script