Malang – Humas, disela kesibukan menghadapi Penilaian Zona Integritas, KPTA Surabaya menghadiri Peresmian Inovasi Disabilitas Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Senin (22/11/2021). Acara ini dihadiri pula oleh Direktur Pembinan Administrasi Peradilan Agama, Ditjen badilag MARI - Dr. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., yang didampingi oleh Ketua, Panitera, Sekretaris PTA Surabaya, Ketua PA Koordinator dan Ketua PA Kab Malang serta seluruh pegawai PA Kab Malang. 

Acara ini adalah salah satu dari rangkaian acara yang dilakukan oleh Dirjen Badilag selama berada di Jawa timur sekaligus persiapan verifikasi lapangan oleh Tim Kemenpan RB untuk pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dijadwalkan dilakukan di PA Kab Malang dan PA Bangil. Selanjutnya acara diawali dengan sambutan dari Ketua PA Kab. Malang - Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H. menurutnya sejak awal tahun 2021 PA Kab. Malang diberi kepercayaan sebagai role model pelayanan publik kususnya untuk kaum perempuan dan disabilitas.  

Selain itu sesuai surat dari Dirjen Badilag Nomor: 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 19 Januari 2021, PA Kab Malang dapat mengembangkan berbagai layanan dan inovasi dengan berkerja sama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya terkait Ulasan Infrastruktur dan Layanan Inklusif di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. “Kerjasama ini dalam hal pembelajaran bahasa isyarat dan berbagai sarana prasana baik infrastruktur maupun media digital yang ramah terhadap kaum rentan maupun penyandang disabilitas. Dan menurut penilaian yang dilakukan dari pembuatan layanan disabilitas ini PA Kab. Malang memiliki penilaian yang hampir sempurna yaitu nilai 96 pada Manajemen Peradilan dan 76 pada informasi Digital”, tuturnya.    

Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Dirjen Badilag MARI – Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H menuturkan bahwa “PA Kab. Malang adalah satu-satunya pengadilan Agama di Jawa Timur yang mendapat penghargaan secara nasional terkait pelayanan masyarakat disabilitas. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan karena ada 4 satker yang mendapat penghargaan itu dari 441 pengadilan seluruh Indonesia, oleh karena itu PA Kab. Malang pantas menjadi role model dan menjadi contoh bagi pengadilan agama yang lain”, tandasnya. Menurutnya kategori masyarakat yang menjadi prioritas layanan sesuai UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ada 4 item antara lain: Orangtua, Kaum  rentan, Orang Miskin, dan Ibu Hamil. Selain itu prestasi yang membanggakan yang lain adalah peringkat SIPP PA Kab. Malang tetap stabil bertahan di peringkat atas, hal itu perlu dipertahankan dan sebagai contoh bagi pengadilan agama yang lain serta tetap semangat untuk berinovasi.  

Dalam kesempatan ini, Dirjen Badilag MA RI menyempatkan untuk melakukan peninjauan terhadap sarana prasana kantor Pengadilan Agama Kab. Malang yang sedang berjuang untuk meraih ZI menuju WBK. Dirjen Badilag MA RI memberikan apresiasinya atas pencapaian PA Kab Malang sampai sekarang ini. Banyak inovasi yang diperbaharui dalam hal pelayanan kepada masyarakat untuk menuju WBK kali ini terutama inovasi untuk Layanan Disabilitas di PA Kab. Malang. (imm/one/dzom)