Berita Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
KPTA SBY AJAK TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARA PENCARI KEADILAN DENGAN TATA KELOLA PNBP BARU
Tanggal Rilis Berita : 15 Desember 2021, Pukul 21:58 WIB, Telah dilihat 271 Kali

Surabaya – Humas, dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Aparatur Peradilan Agama di Wilayah Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadakan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan PNBP yang diselenggarakan di Harris Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya, Selasa (14/12/2021). Acara yang dilakukan secara luring dan daring ini dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Bendahara Penerima dan Kasir Pengadilan Agama di Jawa Timur sesuai surat undangan Ketua PTA Surabaya nomor: W13-A/3938/PP.00.4/12/2021 tanggal 09 Desember 2021.

1

Kegiatan diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Drs. H. M Yamin Awie, S.H.,M.H. sekaligus membuka acara bimtek ini. Salah satu sambutan beliau adalah terkait tujuan diadakannya bimtek yang perlu diketahui oleh para peserta, “Acara yang diselenggarakan hari ini bertujuan untuk memberi pemahaman secara utuh terhadap pengelolaan PNBP, karena kebijakan baru tentang tata kelola PNBP ini harus kita serap dengan baik, sehingga bisa kita laksanakan tata kelola PNBP sesuai dengan aturan yang berlaku” tuturnya sebelum membuka acara secara resmi. Dalam kesempatan ini pula beliau tak lupa mengucapkan terima kasih bagi narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir di acara ini.

2

Narasumber kali ini adalah dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan Badan Peradilan Agama MA RI. Dalam kegiatan ini adalah P. Epi Sumanto - Kepala Bidang PPA I dan Abdul Rosyid - Kepala Seksi PPA I B Bidang PPA I menjadi narasumber pada sesi pertama dan kedua. Pada sesi pertama disampaikan oleh P. Epi Sumanto yang menyampaikan tentang “Kebijakan Umum dari Era Baru Pengelolaan PNBP”. Dalam penyampaian materi tersebut salah satunya membahas tentang proses pengelolaan PNBP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga pengelolaan piutang PNBP. 

re

Pada sesi kedua, materi disampaikan oleh Abdul Rosyid tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 1 tahun 2021. Aturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan PNBP sebagai salah satu sumber pendanaan penting dalam pelaksanaan  program dan kegiatan pemerintah, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum  dalam pemenuhan hak dan kewajiban PNBP, sehingga  terwujud pengelolaan PNBP yang profesional,  transparan, dan akuntabel

3

Sesi terakhir disampaikan oleh Kepala seksi sarana kerja pengadilan - M. Yakub, S.E., M.M , Kasubag perencanaan program dan penyusunan anggaran - Reynul ardi, S.E., M.M dan Kasubag anggaran dan perbendaharaan - Fenny Sulistyaningsih, S.E., M.M yang merupakan perwakilan dari Badan Peradailan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada sesi ketiga ini memaparkan mengenai Pengelolaan PNBP Fungsional dan review Pelaksanaan DIPA 04. Menurut M. Yakub, “Anggaran PNBP yang tahun depan seluruh wilayah peradilan tingkat pertama akan mendapatkan anggaran dari PNBP, yang tahun 2021 ini anggaran PNBP hanya diperoleh di tingkat banding”, terangnya. 

4

Acara berlangsung tenang tapi serius, banyak dari peserta memberikan pertanyaan kepada para narasumber terkait permasalahan pnbp yang satker alami. Salah satu pertanyaan paling banyak diajukan terkait feedback dari penyetoran pnbp yang diterima oleh satker tidak sama rata berdasarkan besaran PNBP yang disetorkan ke kas Negara. Selain itu anggaran PNBP yang seyogyanya untuk meningkatkan pelayanan peradilan tetapi tidak sesuai dengan pos akun yang diinginkan semisal digunakan untuk keperluan belanja modal, anggara PNBP ini dirasa akan lebih berguna untuk kepentingan peningkatan pelayanan para pencari keadilan. Dengan diadakannya Bimtek ini diharapkan dapat tercipta pemahaman tentang era baru pengelolaan PNBP yang lebih baik. (cit/one/dzom)

 

Belum ada komentar, jadilah yang pertama Komentar !