Berita Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
TINGKATKAN LAYANAN DAN KEPASTIAN HUKUM, PTA SURABAYA JALIN KERJASAMA DENGAN BALAI HARTA PENINGGALAN
Tanggal Rilis Berita : 24 Juni 2022, Pukul 08:45 WIB, Telah dilihat 167 Kali

Surabaya – Humas: Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjalin kerjasama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur pada Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, Kamis (23/06/2022). Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

1

Acara yang diselenggarakan di JW Marriott Hotel Surabaya ini dihadiri oleh seluruh Ketua Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Jawa Timur, Pegawai BPN dan Jajaran Pegawai Kemenkumham Jawa Timur. Selanjutnya acara diawali oleh sambutan dari Ketua pengadilan Tinggi agama Surabaya, Bahrudin Muhammad, beliau memaparkan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah penunjukkan wali/Perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak. Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

2

Lebih lanjut Bahrudin yang sebelumnya menjadi Ketua PTA Bandung ini mengatakan bahwa selama ini begitu permohonan perwalian sejumlah 1928 perkara (tahun 2021) dikabulkan oleh pengadilan agama dan dikeluarkan penetapan / putusan, maka pengawasan terhadap tingkah laku wali terhadap diri dan kekayaan anak secara kelembagaan belum dilakukan maka sangatlah tepat Kerjasama ini dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap segala tingkah laku wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga terhadap harta kekayaan anak agar tidak terjadi-hal hal yang bertentangan dengan hukum”, tandasnya.

3

Dalam kesempatan ini pula, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengapresiasi kerjasama ini dapat terjalin dengan baik mengingat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat mengintruksikan kepada Ketua Pengadilan Agama sewilayah Jawa Timur untuk mengirimkan Salinan Penetapan/Putusan tentang Perwalian dan Pengampuan yang sudah berkuatan hukum tetap kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Penetapan/Putusan berkekuatan hukum tetap. Mengingat Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur, baik hak maupun kewajibannya. (one/rom)

Belum ada komentar, jadilah yang pertama Komentar !