Pengadilan Agama Situbondo mengirimkan Kasubag PTIP dan Kasubag Umum dan Keuangan untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Data Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2025 pada Jumat, 26 September 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Mahkamah Agung secara daring melalui Zoom meeting dan diikuti langsung di Media Center Pengadilan Agama Situbondo. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah El Darjanto dari Kementerian Keuangan, yang memberikan materi mengenai evaluasi kinerja dan pelaporan anggaran berbasis kinerja. “Evaluasi kinerja anggaran berperan penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan peradilan,” jelas El Darjanto.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran. Kehadiran para kasubag ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan anggaran di Pengadilan Agama Situbondo. El Darjanto memaparkan pentingnya prinsip-prinsip belanja berkualitas dalam pelaksanaan anggaran, seperti efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus menghasilkan keluaran yang direncanakan dan sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

“Setiap satker harus memastikan relevansi dan ketepatan antara keluaran program dengan sasaran strategis yang telah ditentukan,” ujarnya. Selain itu, penyediaan informasi kinerja yang jelas dan lengkap kepada pihak-pihak terkait merupakan bagian penting dari pengawasan anggaran. Dalam pelaporan, data harus mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan anggaran dapat dikelola secara lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Dalam sesi tindak lanjut, El Darjanto juga menjelaskan perubahan terbaru dalam mekanisme pelaporan dan penilaian kinerja anggaran berdasarkan KMK 466 Tahun 2023 dan KMK 27 Tahun 2025. Penilaian kinerja kini mengutamakan penilaian berbasis output dan outcome dengan sistem evaluasi yang lebih efisien dan transparan. Materi berikutnya menyoroti tentang pengisian manual Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKP) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). El Darjanto menerangkan bahwa pengisian data manual harus dilakukan secara sistematis dan konsisten untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.