Pengadilan Agama (PA) Kota Malang menghadiri undangan Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya pada hari Selasa 18 November 2025, dalam rangka koordinasi terkait pengadaan tenaga outsourcing pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Timur. Setiap satuan kerja diikuti oleh Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi, memahami ketentuan terbaru, serta memastikan proses pengadaan tenaga outsourcing berjalan sesuai regulasi dan prinsip transparansi, selaras dengan arahan dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung.
Tujuan utama pertemuan adalah memastikan seluruh proses pengadaan outsourcing sesuai ketentuan dan berjalan transparan. Melalui koordinasi di tingkat banding (PTA), diharapkan setiap Satker dapat meminimalisir potensi kesalahan administrasi dan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa. PA Kota Malang berkomitmen untuk memanfaatkan hasil koordinasi ini sebagai persiapan dan landasan untuk terus meningkatkan efektivitas dukungan layanan memperkuat tata kelola administrasi peradilan yang bersih dan akuntabel.
Persiapan ini juga menjadi bekal penting menjelang sosialisasi pelaksanaan outsourcing yang lebih luas di wilayah Jawa Timur. PTA Surabaya menegaskan agar seluruh satuan kerja memastikan dana Operasional Satker (OS) sudah turun sebelum memulai pengadaan outsourcing. Ketentuan tersebut bertujuan menghindari potensi temuan audit dari Badan Pengawasan (Bawas) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam arahannya, PTA menekankan serta mengingatkan Sekretaris dan PPK untuk selalu melakukan crosscheck sebelum dilaksanakan pengadaan. Pemenuhan aturan ini menjadi penopang akuntabilitas dan kelancaran pengadaan. Koordiansi juga dilanjutkan dengan diskusi yang sangat interaktif dengan berbagai masukan dari peserta rapat. Sekretaris PTA Surabaya, bapak Dr. Naffi, S.Ag., M.H., menambahkan bahwa langkah koordinasi seperti akan rutin dilakukan untuk meningkatkan kinerja. “Kami ingin memastikan semua pengadaan berjalan transparan, akuntabel dan efisien sesuai regulasi pemerintah,” tegas beliau.
