img-logo img-logo
Komitmen Akuntabilitas Kinerja, PA Kabupaten Malang Berpartisipasi Daring dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025
Komitmen Akuntabilitas Kinerja, PA Kabupaten Malang Berpartisipasi Daring dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025
Tanggal Rilis Berita : 10 Februari 2026, Pukul 16:06 WIB, Telah dilihat 33 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Malang, 10 Februari 2026. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpartisipasi secara daring dalam kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti dari ruang Media Center Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang hadir dan mengikuti rangkaian acara secara daring. Partisipasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga peradilan.

image host

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Istimewa Laporan Tahunan pada Selasa, 10 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, dan diikuti oleh seluruh badan peradilan di Indonesia. Sidang istimewa ini menjadi agenda nasional yang rutin diselenggarakan setiap awal tahun. Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan wujud pertanggungjawaban lembaga yudikatif kepada publik.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung memuat informasi mengenai kondisi terkini peradilan di Indonesia sepanjang tahun 2025. Di dalamnya disampaikan capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta berbagai inovasi yang telah dilakukan. Laporan ini juga mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan pembaruan berkelanjutan. Dengan demikian, Laptah menjadi sarana evaluasi sekaligus refleksi kinerja peradilan secara menyeluruh.

image host

Wakil Ketua - Sutikno, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa Laporan Tahunan Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola peradilan. Menurut beliau keterbukaan informasi kinerja merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. “Partisipasi dalam kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur peradilan untuk terus meningkatkan profesionalisme” ujar beliau. Evaluasi kinerja secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjawab tuntutan pelayanan hukum yang berkualitas.