Berita Pengadilan Agama Kodya Madiun
SEKRETARIS SERTA KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN MENGHADIRI RAPAT PERCEPATAN IMPLEMENTASI DIGIPAY DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SECARA DARING OLEH KPPN MADIUN
Tanggal Rilis Berita : 01 Desember 2022, Pukul 15:38 WIB, Telah dilihat 861 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Kodya Madiun

Sekretaris PA Kota Madiun Onis Nur Islahi, S.Sos., M.M. serta Kasubbag Umum dan Keuangan Juminem, S.H., M.Hum. menghadiri rapat Percepatan Implementasi Digipay dan Sosialisasi Perpajakan secara daring pada Kamis (1/12/2022). Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun pukul 09.00 WIB ini diikuti 103 satker mitra KKPPN Madiun. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program pemerintah terkait implementasi Platform Marketplace Digipay dalam proses transaksi belanja/pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk melakukan percepatan implementasi Digipay tersebut.

ig22-706c6c92-c07f-4d84-ba50-168d0b2932af-min.jpg

Dalam sambutan Kepala KPPN Madiun Joko Maryono saat membuka acara tersebut menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan pengarahan terkait Refreshment Digipay dan Digipay adalah program digitalisasi pengelolaan APBN untuk memperdayakan UMKM. Dalam kegiatan ini KPPN Madiun menghadirkan 2 (dua) Narasumber, yaitu Raja dari Regional Office Bank BRI Malang dan Anwar Ahmad Kholil dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun.

ig22-75ba6727-fe98-4618-b423-7e4981623fe1-min.jpg
ig22-63a6fff5-98f9-4592-9063-8e217c38d713-min.jpg

Narsumber Regional Office Bank BRI Malang dalam kesempatan ini mejelaskan terkait Marketplace Satuan Kerja Pemerintah DigiPay 002. Digipay ini merupakan platform transaksi hasil kerjasama antara Kemenkeu RI & BRI yang di design khusus untuk mendukung kegiatan pengadaan barang dan jasa kantor satuan kerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional kantor sehari-hari dengan max per trx dibawah Rp.50.000.000 untuk payment Virtual Account Rek Satker dan Rp. 200.000.000 untuk payment Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Digipay solusi bagi Kemenkeu RI dalam monitoring aliran dana pengadaan barang dan jasa satker – satker pemerintah ke vendor & menciptakan ekosistem transaksi yg akuntable. Adapun skema platform dari satker sebagai buyer dan seller seperti vendor kue, ATK dan Jasa. Kemudian Business Processnya dari satker order, nego harga, vendore accept order, delivery and tracking, konfirmasi penerimaan, payment and tax. Hirarki User Digipay 002 BRI sebagai super admin, Admin PKN Kemenkeu, KKPN, Satker, Vendor.

Selanjutnya narasumber tersebut menjelaskan petunjuk login Digipay 002, User Lecel, Flow Payment – VA Rekening Satker, Fitur tambahan Digipay 002, Flow Pengadaan dengan nego atau penambahan surcharge, dan ongkir dari user pejabat pengadaan maupun vendor.Flow- mutasi pekerja, Flow – Pengajuan Dokumen SKETPKP.

ig22-603b6178-5b29-4474-9438-a8297d720b0b-min.jpg

Dalam kesempatan tersebut dari KPP Pratama Madiun Anwar Ahmad Kholil yang didampingi oleh Kepala KPP Pratama Madiun menyampaikan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah dalam PMK-59/PMK.03/2022 perubahan atas PMK-231/PMK.03/2022. Narasumber memparkan terkait Sistematika PMK-59/PMK.03/2022, Permohonan dan Penghapusan NPWP, Kewajiban PPh, Kewajiban PPN atas Belanja, Kewajiban PPN atas Pendapatan, Penyetoran dan Pelaporan. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi tanya jawab dan ditutup pukul 11.00 WIB