Berita Pengadilan Agama Surabaya
PA Surabaya Ikuti Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur Secara Virtual
Tanggal Rilis Berita : 25 Januari 2023, Pukul 08:00 WIB, Telah dilihat 30 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Surabaya

Selasa (24/01/23), bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama Surabaya serta Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 005/141/109.5/2023 diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur. Rapat Koordinasi dilaksanakan menindaklanjuti surat dari Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 120/UND/D-UV/PPA.03.01/01/2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan lainnya yakni dalam rangka peningkatan peran dan komitmen Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam pencegahan perkawinan anak.

Di dalam kesempatan tersebut seluruh pimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota Jawa Timur hadir secara virtual melalui zoom meeting. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB s.d. Selesai dan diikuti oleh Bapak Hakim Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Panitera Muda Permohonan, bapak H. Syarif Hidayat, S.H mewakili peserta dari Pengadilan Agama Surabaya. Paparan pada acara rapat koordinasi meliputi Kebijakan, Program dan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dari instansi Bappenas, Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Anak KemenPPPA dan lainnya.

IMG-6764

Berdasarkan Data Badilag terdapat 50.763 perkara dispensasi kawin yang diputusi tahun 2022. Dari data tersebut Kementrian Dalam Negeri mempunyai Rencana Tindak Lanjut yakni :

1.Sinergi dan Kolaborasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak”, pemerintah membangun dialog kerja sama dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk memprioritaskan isu perkawinan anak dan mendorong strateg implementasi yang tepat, sesuai perkembangan kondisi daerah masing-masing;

2.Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan institusi pemerintah dan nonpemerintah menjadi kunci keberhasilan upaya penurunan angka perkawinan anak di Indonesia;

3.Dengan adanya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu mendorong pemerintah daerah untuk Menyusun RAD terkait pencegahan perkawinan anak; dan

4.Perlu mendorong keikutsertaan berbagai pihak, terutama dari Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga/PUSPAGA, Sekolah Ramah Anak, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran bahaya perkawinan anak.

Diharapkan dengan adanya Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur, dapat tercipta komunikasi dan sinergi kerja yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat para pencari keadilan.