PTA Surabaya
Konten Website

Proses Penerimaan Perkara Tingkat Kasasi

  1. Permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan amar putusan.
  2. Dalam hal permohonan kasasi atas penetapan ( Voluntair) dapat diajukan dalam tenggat waktu 14 ( empat belas ) hari setelah diucapkan atau diberitahukan kepada Pemohon.
  3. Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara berdasarkan Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama dan biaya perkara kasasi yang           dikirim ke Mahkamah Agung RI yang besarnya ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 huruf a PERMA no 2 tahun 2009.
  4. Jika para pihak masing masing mengajukan upaya hukum kasasi maka:
    • Biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung hanya dipungut satu kali, yaitu dari pengaju pertama.
    • Pengaju kedua hanya dibebani : biaya fotocopy penggandaan berkas, pemberitahuan akta kasasi, pemberitahuan memori kasasi, pemberitahuan kontra memori kasasi.
    • Panitera Pengadilan Agama melaporkan secara tertulis ke Mahkamah Agung mengenai upaya hukum kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
  5. Jika Panjar biaya perkara kasasi telah dibayar lunas maka Panitera pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan kasasi terebut dalam register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan kasasi.
  6. Permohonan kasasi yang telah terdaftar dalam waktu 7 hari harus diberitahukan kepada pihak lawan.
  7. Memory kasasi selambat lambatnya 14 hari sesudah permohonan kasasi terdaftar harus sudah diterima pada kepaniteraan Pengadilan Agama, Jika  dalam waktu tersebut memory kasasi belum diterima , Pemohon kasasi dianggap tidak menyerahkan memory kasasi.
  8. Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memory kasasi dan dalam waktu selambat lambatnya 7 hari salinan memory harus diberitahukan kepada pihak lawan.
  9. Setelah memory kasasi diberitahukan kepada pihak lawan, kontra memory kasasi selambat lambatnya 14 hari harus sudah disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada pihak lawan.
  10. Dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan berkas permohonan kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung RI.
  11. Jika syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi, maka berkas perSkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung 9 pasal 45 A ayat 3 UU no 5 tahun 2004 yang diubah dengan UU no 3 tahun 2009.
  12. Yang dimaksud dengan syarat formal permohonan kasasi adalah tenggat waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi,panjar biaya kasasi, dan memory kasasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 46 dan 47 Undang Undang no 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang no 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang no 3 tahun 2009.
  13. Panitera Pengadilan Agama membuat surat keterangan bahwa permohonan Kasasi tersebut tidak memenuhi syarat  formal.
  14. Berdasarkan surat keterangan Panitera tersebut dan setelah Ketua meneliti kebenarannya, Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.
  15. Salinan penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut diatas diberitahukan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
  16. Dengan dikeluarkannya penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut maka putusan yang dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum .
  17. Petugas kepaniteraan mencatat kode “ TMS” ( tidak memenuhi syarat formal ) dalam kolom keterangan pada buku Induk Register perkara.
  18. Ketua Pengadilan Agama melaporkan permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal dengan dilampiri Penetapan tersebut ke Mahkamah Agung.
  19. Tanggal penerimaan memory dan kontra memory harus dicatat dalam buku Register Induk Perkara dan Buku Register Permohonan kasasi.
  20. Pencabutan permohonan perkara kasasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
    • Permohonan pencabutan diajukan oleh Pemohon kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dan disetujui oleh termohon kasasi.
    • Panitera Pengadilan Agama membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani Panitera, pemohon kasasi, dan termohon kasasi.
    • Pengadilan Agama mengirim surat kepada  Kepaniteraan Mahkamah Agung RI d/a Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 Jakarta Pusat 10000.

Tahukah Kamu Fakta Tentang PTA Surabaya ?

PTA Surabaya mempunyai 37 Pengadilan Tingkat Pertama

Berita Terkini

RAPAT KOORDINASI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA By : Muh. Basuki Kurniawan, A.Md Tanggal : 17 Februari 2021

Jum’at, 10 September 2021, Di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dilaksanakan Rapat Koordinator Pengadilan Agama Se Jawa Timur Dengan Dihadiri Oleh 7 Ketua Dan Sekretaris Koordinator Di Lingkungan PTA Surabaya. Acara Diawali Oleh Drs. H....

Tim Kemenpan RB Apresiasi PTA Surabaya By : H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. Tanggal : 05 November 2020

Surabaya | Pta-surabaya.go.id      Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Dan Revormasi Birokrasi Mengadakan Kunjungan Ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pada Hari Senin, 30 Nopember 2020. Kunjungan Yang Mendadak Ini...