Detail Konten Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi
Tanggal Rilis Konten : 24 Juni 2024, Pukul 12:00 WIB, Telah dilihat 2733 Kali

Standart Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

(SK KMA 2 – 144KMA/SK/VIII/2022)

  1. Hak Pemohon Informasi dan Kewajiban Pengguna Informasi
  2. Hak Pemohon Informasi dan Kewajiban Pengguna Informasi 
  3. Hak Pemohon Informasi 
    1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
    2. Setiap Orang berhak: 
      1. melihat dan mengetahui Informasi Publik; 
      2. menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik; 
      3. mendapatkan salinan lnformasi Publik melalui permohonan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 
      4. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang -undangan. 
    3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut. 
    4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila dalam memperoleh Inbrmasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan. 
  4. Kewajiban Pengguna Informasi 

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  1. HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN 
    1. Hak Pengadilan Pengadilan berhak. 
  1. Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  2. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 
  3. Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sisterm informasi pengadilan. 

B. Kewajiban Pengadilan 

1. Pengadilan berkewajiban: 

  1. mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini; 
  2. menetapkan dan memutakhirkan DIP; 
  3. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik; 
  4. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan 
  5. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik. 

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan;  

b. pengaburan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini; dan 

c. pemenuhan aksesibi litas bagi Penyandang Disabilitas . 

 

  1. Kategori Informasi

 

  1. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari: 
    1. Informasi yang waj ib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
    2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 
    3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 
  2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan wajib memenuhi kaidah lnteroperabilitas Data. 
  3. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan dalam bentuk dokumen cetak atas permintaan Pemohon Informasi. 
  4. Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas: 
  1. Informasi yang dapat membahayakan negara; 
  2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; 
  3. Informasi yang berkaitan dengan hak dan/ atau Data Pribadi; 
  4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 
  5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan atau 
  6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau pedoman ini. 
  1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan 
  1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan. 
    1. Profil Pengadilan meliputi: 
  1. tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan; 
  2. struktur organisasi Pengadilan; 
  3. alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el Pengadilan; 
  4. profil singkat pimpinan Pengadilan; 
  5. profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; 
  6. daftar nama pejabat dan hakim di Per:gadilan; dan 
  7. lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK. 
    1. Prosedur beracara untuk setiap Jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan. 
    2. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. 
    3. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. 

2.    Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

  1. Hak para pihak yang berhubungan dengar: peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan. 
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik. 
  3. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan. 
  4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informas :
  5. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. 
  6. Biaya perolehan salinan informasi: 
  1. Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma -cuma; dan
  2. Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar. 
  3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 
    1. Ringkasan Informasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadi lan yang paling kurang terdiri atas: 
    2. nama program dan kegiatan; 
    3. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang dapat dihubungi;
    4. target dan/ atau capaian program dan kegiatan; 
    5. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan 
    6. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaranannya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya . 
    7. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 
    8. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang terdiri atas : 
    9. rencana dan laporan realisasi anggaran; dan 
    10. neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 
    11. Ringkasan daftar aset dan inventaris. 
    12. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
  4. Informasi Laporan Akses Informasi Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang ter diri atas: 
    1. jumlah permohonan Informasi yang diterima; 
    2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi; 
    3. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi yang ditolak; dan 
    4. alasan penolakan permohonan Informasi. 
  5. Informasi Lain Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan 
  1. Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah Agung selain informasi yang disebutkan pada huruf E sebagai berikut: 
    1. Informasi tentang penerima an calon aparatur sipil negara, calon hakim, hakim ad hoc, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan formasi hakim agung, yang paling kurang berisi: 
  1. informasi penerimaan; 
  2. tata cara pendaftaran; 
  3. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya; 
  4. tahapan dan waktu proses rekrutmen; 
  5. komponen dan standar nilai kelulusan; dan 
  6. daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar ya ngditerima . 
  1. kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang telah diterbitkan;
  2. daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang sedang dalam proses pembentukan; 
  3. yurisprudensi Mahkamah Agung; 
  4. putusan Mahkamah Agung; 
  5. laporan tahunan Mahkamah Agung; dan 
  6. rencana strategis Mahkamah Agung. 

 

  1. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta Informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada: 

1. Informasi rencana pemeliharaan dan atau gangguan sarana dan. prasarana utilitas publik; 

2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan 

3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular. 

 

  1. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis Informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa Informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. 
  1. Umum 
    1. Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori lnformasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam bagian IV.E, IV.F, dan IV.G . 
    2. Informasi lain yang: 
  1. tidak termasuk kategori lnformasi yang dikecualikan (bagian IV.I), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X; 
  2. telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan Komisi Informasi dan/ atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
  1. Pemohon informasi yang merupakan calon hak:m dan calon aparatur sipi l negara dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan ya ng dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 
  2. DIP yang paling kurang memuat: 
    1. nomor; 
    2. ringkasan isi Informasi; 
    3. pejabat atau unit satuan kerja yang menguasai Informasi; 
    4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi; 
    5. waktu dan tempat pembuatan Informasi; 
    6. bentuk In formasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan 
    7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 
      1. Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh memuat Informasi yang dikecualikan.
      2. Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 

 

  1. lnformasi tentang Perkara 
  1. Informasi dalam register perkara. 
  2. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan 1 jenis perkara. 
  3. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. 
  4. Laporan penggunaan biaya perkara. 
  5. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP


 

 

  1. Informasi yang Dikecualikan 
    1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagia:1 IV.F, dan bagian IV.G yang menurut PPID atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai: 
  1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; 
  2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 
  3. Informa si yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 
  4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 
  5. Informasi yang apab ila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepent in gan hubungan luar negeri; 
  7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemnohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 
  8. Informasi yang apabila cliberikan kepacla Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; 
  9. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya clirahasiakan yang apabila dibuka clapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
  10. Informasi yang ticlak boleh diungkapkan berclasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 17 dan Pasal 18 Unclang-Unclang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaa n Informasi Publik. 
  1. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah: 
  1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad; 
  2. identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi; 
  3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja incliviclu hakim atau aparatur Pengadilan; 
  4. identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan hakim dan aparatur Pengadilan; 
  5. identtasnya pelanggaran identitas hakim dan aparatur Pengaclilan dilaporkan yang belum diketahui publik; 
  6. catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengaclilan;
  7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pedoman ini; dan  
  8. berita acara sidang dan alat bukti. 
  1. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan se bagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di lin gkungan Mahkamah Agung. 
  2. Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu salina n lnformasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi tersebut. 
  3. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang. 
  4. Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  5. PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya. 
  6. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian. 


 

 

Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

  1. Persyaratan

Picture1

 

  1. Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa: 
    1. Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
    2. Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
    3. Pemohon In formasi kelompok orang/ organisasi kemasyarakatan harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa. 
  2. Dalam hal permohonan Informasi diajukan oleh warganegara/badan hukum asing, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a . warga negara asmg paling kurang melampirkan identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan; atau 

b. badan hukum asing paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan. 

  1. Petugas Informasi harus membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  2. 4. Khusus Informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabi la tidak tersedia secara elektron ik dalam SIP. 
  3. Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibi lit as bagi Penyandang Disabilitas. 
  4. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknolog i informasi.

 

  1. Prosedur Permintaan Informasi Publik

Picture2

 

  1. Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik. 
  2. Pemohon mengis formulir permohonan Informasi dan Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon , sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. 
  3. Permohonan Informasi secara nonelektronik dilakukan dengan cara: 
    1. Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi; atau 
    2. Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID . 
  4. Formulir permohonan lnformasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat: 
    1. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi; 
    2. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya; 
    3. nomor induk kependudukan sesua1 kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
    4. alamat; 
    5. nomor telepon/ponsel; 
    6. surat kuasa khusus dalam hal permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; 
    7. rincian Informasi yang diminta; 
    8. tujuan penggunaan Informasi; 
    9. cara memperoleh Informasi; dan 
    10. cara mengirimkan Informasi. 
  5. Petugas Layanan Informasi mengisi register permohonan, se bagaimana tercantum dalam Lampiran IV. 
  6. Daiam hal Pemohon Informasi datang langsung dan termasuk Penyandang Disabilitas, pengisian formulir permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh Fetugas Layanan Informasi. 
  7. Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen permohonan Informasi kepada PPID Pelaksana. 
  8. PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan Informasi Publik. 
  9. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan Informasi secara elektronik atau nonelektronik. 
  10. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas perintah PPID memberikan catatan pada register permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan. 
  11. Dalam hal Informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
  12. Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi secara elek tronik atau nonelektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. 
  13. Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID Pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menggandakan Informasi yang diminta, selanjutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menenma permohonan, PPID melalui Petugas Layanan lnformasi secara elektronik atau nonelektronik menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi, se bagaimana tercan tum dalam Lam piran VI. 
  14. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 paling kurang memuat: 
  1. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak; 
  2. keterangan badan publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tidak berada di bawah penguasaannya; 
  3. menerima atau menolak permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan; 
  4. bentuk Informasi Publik yang tersedia; 
  5. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
  6. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta; 
  7. penjelasan atas penghitaman/ pengaburan Informasi yang diminta bila ada; 
  8. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan 
  9. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan. 
  1. Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu Informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak Informasi tersebut. 
  2. Petugas Layanan Informasi menggandakan Informasi yang diminta dan memberikan Informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis. 
  3. Informasi diberikan kepada Pemohon Informasi dalam bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk cetak. 
  4. Pengiriman Dokumen Elektronik se bagaimana dimaksud pada angka 1 7 dilakukan melalui e-LID, Pos-el Pemohon, atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan Dokumen Elektronik yang disediakan oleh Pemohon. 
  5. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas Layanan Informasi. 
  6. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada Pemohon dalam hal: a. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; b. Pengadilan belum dapat memutuskan status Informasi yang dimohonkan; -35- c. Informasi yang diminta bervolume besar; dan/ atau d. Pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana penggand2.an. 

21. Setelah menerima Informasi Publik, Pemohon mengis: tanda terima Informasi Publik.

  1. Biaya Penggandaan Informasi
  2. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma . 
  3. Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon.
  4. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman. 
  5. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII. 
  6. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP.

Panduan cara menang yang di sediakan oleh web site casino online dapat membantu pemain untuk mengembangkan kiat yang efektif.

Pastikan Anda memiliki daftar login akun slot online gacor pada situs terpercaya berikut: https://gemakomi-game-app.com/

Dengan mengikuti daftar situs slot online paling gacor di https://hotelpinkhouse.com/ dan memahami faktor-faktor seperti RTP slot tertinggi, pemain dapat meningkatkan peluang kemenangan mereka.

https://128.199.72.108/ adalah contoh situs yang menghadirkan pilihan permainan yang beragam bagi para pecinta judi online.

Dengan pilihan permainan yang beragam, Anda dapat menjelajahi dunia Slot777 Gacor tanpa batas waktu.

Ada beberapa situs judi slot online seperti Rafigamingyang menyediakan link terbaru untuk memastikan pemain selalu dapat mengakses permainan terkini.

Dimulai dari permainan sederhana hingga menjadi pusat taruhan judi casino online terlengkap, judi casino online di Indonesia telah melalui perjalanan yang menarik.

Sebagai pemain, pilihlah game judi casino online favoritmu dan rasakan sensasi taruhan yang belum pernah dialami sebelumnya.

Salah satu situs yang patut diperhitungkan adalah Agen18 Slot, penyedia judi slot online gacor terpercaya.

Situs Kaisar19 terbaik menyediakan variasi permainan untuk memenuhi selera beragam para pemain, memastikan bahwa setiap orang dapat menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka.

Pemain dapat memastikan bahwa pengalaman bermain mereka tidak hanya seru tetapi juga aman dan adil dengan mencari rekomendasi link slot gacor terbaik dan terpercaya di Indonesia.

Situs judi online terbaik menawarkan berbagai permainan judi, termasuk judi bola online, situs judi bola, dan bandar judi casino online.

Pastikan untuk memilih situs Toto Slot terpercaya agar dapat bermain dengan nyaman dan aman.

Layanan pelanggan yang responsif akan membantu pemain dalam mengatasi masalah dengan cepat dan efisien, sehingga mereka dapat kembali menikmati permainan seru di IDCASH88.

slot gacor

Pengembang permainan terkemuka terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur kreatif yang meningkatkan sensasi bermain di https://143.198.200.152/.

Kaisar19 telah menjadi tonggak penting dalam membawa judi casino ke tingkat yang lebih tinggi di Indonesia.

Situs bandar Slot777 online terpercaya saat ini tidak hanya menyajikan permainan slot, tetapi juga menghadirkan game terlengkap untuk memuaskan kebutuhan berbagai tipe pemain.

Dari bonus menggiurkan hingga layanan pelanggan yang responsif, judi slot viral menjadi tempat yang ideal bagi para penggemar slot online.

Permainan slot gacor hari ini tidak hanya menarik perhatian karena kesederhanaan mekanisme spin, tetapi juga karena daya tarik visual dan keberagaman tema yang ditawarkan.

Dengan layanan pelanggan yang responsif, pejudi dapat bermain slot 777 dengan nyaman dan yakin bahwa bantuan selalu tersedia jika diperlukan.

Dengan memahami istilah dan fitur-fitur dalam permainan slot777, pemain slot dapat meningkatkan peluang kemenangan dan meraih keuntungan maksimal.

n78slot https://n78slot.co/ n78slot n78slot n78slot n78slot/ n78bet/ http://167.71.213.128/ n78bet n78bet https://www.paydayiloans.com/ https://lapakramedia.ac.id/ n78bet n78casino n78game slot77 n78bet n78bet slot gacor 777 slot thailand slot gacor n78bet n78bet n78bet n78bet rtp n78bet mas77toto n78bet https://n78.alvitama.co.id/ https://n78bet.ugel01ep.gob.pe/ http://202.91.10.50/n78/ hoki88 n78bet n78bet n78bet n78bet gacor4d https://fkominfo.uniga.ac.id/wp-includes/pomo/shitam/ https://pmb.iainbatanghari.ac.id/portal/public/images/n78/ slot thailand live draw cambodia n78bet slot gacor maxwin scatter hitam slot thailand http://parlemenremaja.ui.ac.id/wp-includes/js/tinymce/n78nibos/ danatoto gacor88 https://alumni.iaialamanahjeneponto.ac.id/cairkan/ https://pmb.iainbatanghari.ac.id/portal/public/images/rajaslot/ https://pustaka.politasumbar.ac.id/n78/ https://pustaka.politasumbar.ac.id/rajatogel/ http://58.147.186.172:81/user/scatter-hitam/ https://politasumbar.ac.id/gacor88/ https://insurance.ruangbelajar.co.id/naik/ https://perpus.politasumbar.ac.id/danatoto http://sia.umpwr.ac.id/n78/