PTA Surabaya
Konten Website

Regulasi / Aturan

  1. Peraturan Mahkamah Agung RI
  2. Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
  3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  5. SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan SEMA No. 5 Tahun 1994 tentang Administrasi
  6. SEMA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan SEMA No. 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi
  7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim
  8. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  9. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
  10. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  13. KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  15. KMA Nomor 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas KMA Nomor 71/ KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  16. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  17. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  18. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  19. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun tentang Peradilan Agama
  20. SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  24. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  26. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
  27. KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukkan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Cakim Terpadu
  28. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  29. SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Tinggi dan Hakim
  31. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung
  32. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  33. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan
  34. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019
  35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
  36. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  37. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
  38. Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  39. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

 

Tahukah Kamu Fakta Tentang PTA Surabaya ?

PTA Surabaya mempunyai 37 Pengadilan Tingkat Pertama

Berita Terkini

DIRJEN BADILAG DAN KETUA PTA SURABAYA MENGIKUTI LAUNCHING APLIKASI LONTONG KUPANG By : H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. Tanggal : 05 November 2020

Surabaya, 15 September 2021, Dilakukan Acara Launching Layanan Integrasi Pelayanan Terpadu Di Kantor Walikota Surabaya Yang Beralamatkan Di Jl. Taman Surya No 1 Surabaya. Acara Ini Dihadiri Oleh Dirjen Badilag - Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.,...

Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit By : H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. Tanggal : 05 November 2020

Senin, 04 Mei 2021, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengikuti Acara Zoom Meeting “Sosialisasi Kesehatan” Yang Diadakan Oleh Mahkamah Agung RI. Acara Tersebut Bertujuan Untuk Memberikan Edukasi Tentang Gejala Awal Stroke, Jantung, Hitertensi Dan...