PTA Surabaya
Konten Website

Peninjauan Kembali (PK)

  1. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan secara tertulis bersama sama dengan risalah peninjauan kembali yang menyebutkan alasan permohonan peninjauan kembali yang jelas dan rinci.
  2. Permohonan peninjauan kembali tersebut diatas didaftarkan kepada petugas meja I / layanan pendaftaran di Pengadilan Agama.
  3. Panitera membuat akta permohonan Peninjauan kembali.
  4. Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: 
    1. Jika putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
    2. Jika setelah perkara diputus, ditemukan surat- surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
    3. Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut
    4. Jika mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya
    5. Jika antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
    6. Jika antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
    7. Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
  5. Tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebgaimana dimasudkan dalam point 4 adalah 180 hari untuk :
    1. Yang disebut pada angka 4 huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat    atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
    2. Yang disebut pada angka 4 huruf b sejak ditemukan surat- surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    3. Yang disebut pada angka 4 huruf c), d),dan f) sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
    4. Yang disebut pada angka 4 huruf e) sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
  6. Novum adalah surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Alat bukti yang dibuat setelah perkara diputus bukan termasuk novum.
  7. Petugas meja I menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM yang selanjutnya diserahkan kepada pihak pemohon untuk membayar kepada Bank yang ditunjuk.
  8. Jika panjar biaya perkara telah dibayar lunas pada hari itu juga Panitera membuat akta permohonan Peninjauan Kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam buku register induk perkara dan buku Register Penijauan kembali.
  9. Selambat lambatnya dalam waktu 14 hari Panitera memberitahukan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan dengan memberikan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan alasanya ( pasal 72 ayat 1 Undang undang no 14/ 1985, Undang undang no 5/ 2004 dan Undang undang no 3/2009.
  10. Selambat lambatnya 30 hari sejak alasan peninjauan kembali diterima, jawaban atas alasan peninjauan kembali harus sudah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama untuk disampaiakan kepada pihak lawan.
  11.  Jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.
  12. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas permohonan peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke kepaniteraan Mahkamah d/a Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 212 JAKARTA PUSAT 10000.
  13. Biaya permohonan peninjauan kembali untuk Mahkamah Agung dikirim langsung ke Mahkah Agung oleh bendahara Penerima.

 

Tahukah Kamu Fakta Tentang PTA Surabaya ?

PTA Surabaya mempunyai 37 Pengadilan Tingkat Pertama

Berita Terkini

PEMBINAAN APM 2021 SECARA VIRTUAL OLEH DIRJEN BADILAG By : Muh. Basuki Kurniawan, A.Md Tanggal : 17 Februari 2021

Surabaya – Humas, Dalam Rangka Persiapan Asessmen Dan Berkelanjutan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Mengikuti Pembinaan Secara Daring Oleh...

Vaksinasi Covid 19 PTA Surabaya By : H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. Tanggal : 05 November 2020

Program Vaksinasi Covid-19 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 5 April 2021 Di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Dukuh Kupang Kota Surabaya. Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs.H....