Kraksaan – Kamis, 24 Juli 2025 | Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Drs. Zainal Arifin, M.H., menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025–2029. Acara ini digelar pada Kamis, 24 Juli 2025 pukul 09.00 WIB, bertempat di Auditorium Madakaripura, Lantai 5 Kantor Bupati Probolinggo, Jl. Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan – Probolinggo. Musrenbang ini dihadiri oleh pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo, termasuk Kepala Bapelitbangda M. Sjaiful Efendi, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusum, serta Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Andhika Pratama Herlambang.
Turut hadir pula tamu undangan dari Forum CSR, perwakilan Forkopimda, pimpinan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, serta pimpinan instansi vertikal, BUMN, dan BUMD. Musrenbang RPJMD kali ini dibuka secara resmi oleh Bupati Probolinggo, Gus dr. Moh. Haris. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk seminar dan dialog interaktif dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Universitas Brawijaya Malang.
Dalam forum strategis tersebut, Gus Haris menekankan pentingnya akselerasi pembangunan di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah. Di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, perwakilan kementerian, dan pemangku kepentingan lainnya, ia menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya minimnya anggaran, namun perlunya restarting semangat secara menyeluruh dan terarah. “Anggaran kita terbatas, sementara program dan target pembangunan terus bertambah. Ini saatnya kita tidak hanya bergerak, tapi melompat jauh. Kita butuh percepatan, bukan rutinitas lambat,” tegas Gus Haris.
Lebih lanjut, ia meminta agar setiap OPD membuka jejaring kerja seluas-luasnya, baik ke tingkat provinsi maupun kementerian, guna memperluas peluang kolaborasi dan memperoleh dukungan lintas sektor. Menurutnya, keterbukaan dan kerja aktif lintas lini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Gus Haris juga menyoroti besarnya potensi Kabupaten Probolinggo yang belum tergarap optimal, mulai dari laut, pegunungan, pertanian hingga sektor pariwisata. Ia menargetkan agar Kabupaten Probolinggo bisa segera keluar dari status sebagai salah satu daerah termiskin keempat di Jawa Timur. “Semua OPD wajib aktif, cepat tanggap, dan benar-benar mengawal proses pembangunan. Kita tidak boleh lambat,” tandasnya. Kehadiran Ketua PA Kraksaan dalam forum Musrenbang ini menunjukkan dukungan dan sinergi antar-lembaga dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih inklusif, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. (*)
