Sekretaris PA Kota Madiun Onis Nur Islahi, S.Sos., bersama Kasubbag Kepegawaian Ortala Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H., Kasubbag Umum dan Keuangan Juminem, S.H., M.Hum, Kasubbag PTIP Anita Nurhikma, S.H., M.Hum. dan Pranata Komputer WIdi Tri Hananto, S.Kom. mengikuti Bimtek Kesekretariatan Peradilan se- Jawa Timur secara daring di Media Center PA Kota Madiun pada Kamis (17/11/2022).
Bimtek yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya secara hybrid ini diikuti oleh 4 (empat) Lingkungan Peradilan se- Jawa Timur. Dalam Bimtek ini menghadirkan Narasumber dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
Bimtek dimulai pukul 08.00 WIB diawali dengan penjelasan bahwa di Tahun 2022 Perencanaan LKE dan SAKIP berpedoman Perencanaan LKE dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dalam Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang pedoman penjenjangan kinerja Instansi pemerintah dan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
Dalam Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 meliputi: Pohon Kinerja dan Model Logis, Tahapan Penjenjangan Kinerja, Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Jabatan Adapun tujuan dari Penjenjangan Kinerja yakni: mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan individu dengan baik, memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, dan individu, mampu menetapkan program, kegiatan secara fokus dan tepat, mampu menggunakan sumberdaya secara efektif dan efisien. Kemudiaan dalam SK SESMA RI dipaparkan Reviu IKU pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Selanjutnya narasumber memaparkan pohon kinerja Pengadilan Tinggi Riau sebagai contoh dalam penyusunan LKE dan SAKIP yang juga dijelaskan alur evaluasi akuntabilitas kinerja, mekanisme pelaksanaan evaluasi dan lain sebagainya.
Bimtek dilanjutkan dengan materi usulan pensiun ASN, jenis-jenis pemberhentian ASN dalam PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengn PP No. 11 Tahun 2020 serta hukuman disiplin ASN. Dan yang bertanggung jawab terhadap disiplin ASN adalah Atasan langsung masing-masing sesuai prinsip dasar PP No 94 Tahun 2021. Dilanjutkan dengan materi terkait jabatan fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya.
Selanjutnya Bimtek ini akan dilanjutkan dengan materi SAKIP (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) terkait implementasi monev pengukuran capaian kinerja dan penyusunan LHE AKIP oleh narasumber dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Bimtek ini akan berlangsung hingga Jum’at (18/11/2022).
