Jum’at (19/01/24), bertempat di Ruang Media Center, dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024 dengan tema Program Prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 untuk Lingkungan Peradilan Agama. Kegiatan dilaksanakan pukul 09.00 WIB s.d. Selesai. Acara dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Y.M. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., dan diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H., M.H., dan Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Surabaya.
Dalam sambutannya, Y.M. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., menyoroti urgensi implementasi program prioritas Mahkamah Agung tahun 2024. Beliau secara tegas menekankan bahwa langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan di seluruh Indonesia. Prof. Muhammad Syarifuddin juga memberikan penekanan khusus pada peran penting setiap pengadilan agama dalam membentuk sistem peradilan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Para audiensi dengan antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai program prioritas Mahkamah Agung tahun 2024. Dengan partisipasi dan keterlibatan aktif peserta, diharapkan implementasi program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas peradilan di seluruh Indonesia. Semangat dan perhatian para audiensi diharapkan menjadi pijakan yang kuat untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas tersebut.
Acara Bimbingan Teknis ini tidak sekadar memberikan wawasan baru, lebih dari itu acara ini menjadi momentum berharga untuk membangun jaringan dan kerjasama antara peradilan agama di seluruh Indonesia. Harapannya, inisiatif ini tidak hanya menciptakan kontribusi positif dalam mewujudkan sistem peradilan agama yang modern dan profesional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Semangat kerjasama yang terbangun di acara ini diharapkan akan menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan dan keadilan di tingkat nasional.
