PTA Surabaya Ikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut TKTM 2022 dari MA RI

Surabaya | www.pta-surabaya.go.id - Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022, Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI mengadakan rapat koordinasi. Dengan tajuk Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM) Tahun Anggaran 2022, kegiatan yang digelar secara online melalui Zoom Meeting diikuti seluruh satker di bawah naungan MA RI. Termasuk PTA Surabaya yang turut mengikuti kegiatan ini secara daring di ruangan Command Center PTA Surabaya sesuai jadwal pada hari Kamis 13 April 2023 pukul 09.00 WIB.

Kegiatan diikuti oleh Sekretaris PTA Surabaya, Naffi, S.Ag., M.H. Beliau didampingi oleh Kepala Bagian Umum & Keuangan, Rusmin Rapi, ST, SH, MH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga, Ricky Riyyanno, SE, SH, MH, dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Nurman Saputra, SH, MM, MH. Tampak juga para staf Bagian Umum & Keuangan yakni Widya Chandra Andhesti Yudha, A.Md., dan Hardiana Lestari, A.Md.Akun., selaku Pengelola BMN di PTA Surabaya.

Kegiatan rapat koordinasi kali ini membahas tentang proses Transfer Keluar berupa scanner, server dan laptop dari BUA MA RI. Aset-aset tersebut didistribusikan kepada seluruh satuan kerja yang menerima Transfer Masuk pada aplikasi SAKTI. Berdasarkan rekomendasi BPK, proses transfer keluar dan transfer masuk seharusnya dilakukan pada tahun 2023 sesuai dengan pengiriman dan penerimaan aset pada seluruh satuan kerja.

Kepala Biro Perlengkapan MA RI dalam sambutannya pada kegiatan ini menyatakan, "Terkait hal tersebut akan dilakukan koreksi atas pencatatan transfer keluar dan transfer masuk". Pada sesi berikutnya seluruh satker yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini diklasifikasikan sesuai dengan wilayah masing-masing. Pada tiap wilayah ini satker akan diberikan pendampingan oleh koordinator wilayah masing-masing agar dapat merealisasikan Transfer Keluar & Transfer Masuk dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pelaksanaan laporan dan pertanggungjawaban dari satker perihal pengelolaan BMN dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.