PTA Surabaya Hadiri Konsolidasi RKBMN Tingkat Banding di Batu Malang

Batu, Malang (9 Agustus 2024) - Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya menghadiri acara Konsolidasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tingkat Banding yang diselenggarakan di Batu, Malang. Acara digelar di Hotel Aston Batu mulai dari tanggal 5 Agustus 2024 s/d 9 Agustus 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi dalam pengelolaan barang milik negara di lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Acara yang berlangsung selama lima hari ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia. Termasuk di antaranya dari Sekretaris PTA Surabaya, Dr. Naffi, S.Ag., M.H., hadir beserta tim. Tim PTA Surabaya terdiri dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Rusmin Rapi, S.T., M.M., M.H., Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Dimas Hirawan, S.H., M.H., dan Argita Budi Mawarni, Pranata Keuangan APBN Penyelia. Selain itu turut hadir pula Widya Chandra Andhesti Yudha, Siska Dwi Utami, dan Hardiana Lestari, selaku Pengolah Data dan Informasi Barang Milik Negara (BMN) PTA Surabaya.
 

Sambutan pada acara ini disampaikan oleh Bapak Sahwan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, Bapak Sahwan menekankan pentingnya pengelolaan barang milik negara yang efisien dan transparan untuk mendukung kinerja peradilan yang optimal.

Konsolidasi ini juga diisi dengan berbagai sesi diskusi dan workshop yang membahas strategi dan kebijakan terbaru dalam pengelolaan barang milik negara. Para peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan best practices dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Hasil optimalisasi dari konsolidasi ini agar diteruskan ke pengadilan tingkat pertama pada masing-masing wilayah tingkat banding yang hadir.

Dengan adanya acara ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama dapat lebih terkoordinasi. Dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan barang milik negara, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.