Perkuat Sinergi Lintas Lembaga, PTA Surabaya Gelar Audiensi Strategis Bersama DPRD Jawa Timur

Surabaya, 4 Agustus 2025 — Dalam semangat memperkuat koordinasi dan membangun sinergi antar lembaga, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya melaksanakan audiensi strategis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur pada Senin (4/8). Bertempat di Gedung DPRD Jawa Timur, Jl. Indrapura Surabaya, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara unsur yudikatif dan legislatif di wilayah Jawa Timur.

Rombongan PTA Surabaya dipimpin oleh Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., dan disambut langsung oleh unsur Pimpinan DPRD Jawa Timur. Yakni Drs. M. Musyafak Rouf (Ketua DPRD, Fraksi PKB), Deni Wicaksono, S.Sos. (Wakil Ketua I, Fraksi PDI Perjuangan), Hidayat, S.Ag., M.Si. (Wakil Ketua II, Fraksi Gerindra), dan Sri Wahyuni, S.Kep. (Wakil Ketua IV, Fraksi Demokrat). Sedangkan Wakil Ketua III dari Fraksi Golkar, Blegur Wijanggono, SH, tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan lain.

Turut hadir dalam audiensi tersebut dari jajaran PTA Surabaya yakni Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H., Wakil Ketua PTA Surabaya. Hadir pula Hakim Tinggi PTA Surabaya, Dr. Hj. Harijah Damis, M.H., dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. Tidak ketinggalan Panitera & Sekretaris PTA Surabaya, Dr. H. Ma’sum Umar, S.H., M.H., & Dr. Naffi, S.Ag., M.H., beserta tim.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Surabaya menyampaikan pentingnya kolaborasi antarlembaga negara dalam memperkuat sistem hukum dan pelayanan publik, khususnya dalam ranah hukum keluarga dan keagamaan.

“Kami memandang DPRD sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan akses keadilan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya melalui dukungan regulasi dan kebijakan di tingkat daerah,” ujar Dr. Zulkarnain.

Ketua DPRD Jawa Timur, Drs. M. Musyafak Rouf, menyambut hangat audiensi ini. Beliau juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah proaktif PTA Surabaya dalam membangun komunikasi antar institusi.

Diskusi berlangsung interaktif dan membahas sejumlah topik, termasuk perlunya penguatan literasi hukum di masyarakat, dukungan legislatif terhadap modernisasi peradilan agama, serta peluang sinergi program dalam bidang sosial keagamaan dan edukasi hukum.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan cinderamata dan kesepahaman untuk melanjutkan kerja sama lintas kelembagaan demi mewujudkan pelayanan hukum yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Timur.