PTA Surabaya Ikuti Audiensi Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Surabaya

Surabaya — Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya mengikuti kegiatan audiensi terkait pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan yang diselenggarakan pada Rabu, 15 April 2026, bertempat di Pengadilan Tinggi Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh tim peneliti dari Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI).

Audiensi ini dihadiri oleh tim dari Mahkamah Agung RI yang secara khusus melakukan kajian terhadap penyusunan naskah urgensi perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) tentang sistem promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Kehadiran PTA Surabaya termasuk empat lingkungan peradilan Jawa Timur dalam kegiatan ini merupakan wujud partisipasi aktif dalam memberikan masukan strategis guna penyempurnaan kebijakan kepegawaian, khususnya di bidang kepaniteraan, agar lebih adaptif terhadap perkembangan organisasi dan kebutuhan pelayanan peradilan.

Dalam forum tersebut, Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Ditjen Badilum MA RI selaku ketua tim peneliti dari MA RI memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembahasan. Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi, data, kebutuhan organisasi, serta tantangan yang dihadapi, terdapat enam isu kunci yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Isu pertama adalah perlunya integrasi pengaturan promosi dan mutasi kepaniteraan yang saat ini masih tersebar pada masing-masing lingkungan peradilan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan agar sistem menjadi lebih terintegrasi dan memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya, dibahas mengenai penguatan merit system melalui indikator kinerja, kompetensi, dan integritas yang terukur, serta penyederhanaan persyaratan jabatan agar lebih transparan dan objektif. Selain itu, pola karier kepaniteraan juga menjadi perhatian penting agar tersusun secara lebih terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan.

Isu lainnya meliputi pengembangan talent pool management sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mengisi posisi strategis, penyesuaian masa tenggat sanksi agar selaras dengan kebijakan promosi dan mutasi hakim, serta kajian terhadap keberadaan PP/JS lokal, PPPK, dan detasering dalam mendukung pemerataan SDM di lingkungan kepaniteraan.

Melalui forum diskusi ini, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta pengalaman empiris di lapangan guna memperkaya substansi kebijakan yang sedang disusun. Diskusi berlangsung secara dinamis dengan semangat kolaboratif dalam rangka menghasilkan sistem promosi dan mutasi yang lebih baik.

Partisipasi PTA Surabaya dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang tidak hanya menjamin kepastian karier aparatur kepaniteraan, tetapi juga mendorong peningkatan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

Kegiatan audiensi ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja peradilan dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang modern, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan Indonesia.