Surabaya – Humas, dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN) serta memperhatikan Program Kerja Pengawasan Tahunan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengikuti kegiatan sosialisasi Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM secara daring di Aula PTA Surabaya, Kamis (11/11/2021). Acara ini diikuti oleh Ketua Area Tim Pembangunan ZI, Panitera dan sekretaris Serta Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Bawas - Dwiarso Budi Santiarto mengatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 TPI menyampaikan rekomendasi sebanyak 314 Unit kerja yang telah dievaluasi dan memenuhi syarat untuk diusulkan ke KemenpanRB untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM dengan rincian 241 diusulkan memperoleh WBK dan 73 Diusulkan memperoleh WBBM. Beliau berpesan kepada unit kerja di Lingkungan MARI “Untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM 2021 agar : 

1. tetap melakukan internalisasi program prioritas pembangunan ZI dan komitmen bersama seluruh pihak dalam hal ini aparatur peradilan dalam program pembangunan ZI melalui pendekatan program per AREA Pembangunan, atau pendekatan ZI melalui program prioritas seperti program anti korupsi, program anti gratifikasi, program peningkatan kualitas layanan , program peningkatan integritas, dll;
2. menjelasakn publik campaign pembangunan ZI beserta program prioritasnya kepada stakeholder
3. memastikan bahwa setiap kegiatan telah dilakukan secara bertahap dan dilakukan monitoring evaluasi secara berkala
4. dokumentasikan setiap kegiatan dalam pembangunan ZI  dan optimalkan seluruh komunikasi kepada unit kerja dan para pemangku kepentingan atas capaian dalam ZI
5. jelaskan latar belakang adanya inovasi dan pastikan setiap inovasi menurut kepada kebutuhan atau permasalahan stakeholder
6. jelaskan ketika inovasi diimplementasikan unit kerja melaksakan analisa atas respon dan penggunaan inovasi tersebut
7. pastikan Survey Indek Persepsi Korupsi dan Indek Kepuasan Masyarakat telah dilakukan secara berkala dan pastikan unit kerja telah menindaklanjuti atas hasil survey tersebut

Kemudian dilanjutkan sosialisasi Evaluasi ZI yang dipaparkan oleh Ferry Taufik Ferdiansyah mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan dibanding dengan informasi di tahun 2021 dan tahun 2020 lalu, “Di tahun 2020 lalu kami tim penilai internal seluruhnya menyiapkan seluruh unit kerja yang diusulkan yang telah lolos survey itu seluruhnya dilakukan proses desk evaluasi dan kemudian setelah itu ada kegiatan verifikasi laporan. Namun demikian di tahun 2021 ada sedikit perbedaan mengingat beberapa pengadilan tingkat banding/pertama yang sudah memperoleh predikat WBK dan akan diusulkn WBBM tidak seluruh nya akan dilakukan baik kegiatan verifikasi lapangan ataupun desk evaluasi mengingat jumlah unit kerja yang diusulkan WBK dan WBBM ini menembus angka 4000 unit kerja”, ujarnya.

Kemudian KemenpanRB menyarankan untuk segera melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan Sosialisasi ini diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman presepsi dan juga menjaga kondusifitas serta menghindari ada anggapan proses sudah selesai, proses tetap berjalan sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. (one/dzom)