Rabu, 28 Agustus 2024. Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan pembinaan Tenaga Honorer. Kegiatan pagi ini dipimpin oleh Ketua PA Kab. Malang – Drs. H. Misbah, M.H.I. didampingi oleh Wakil Ketua PA Kab Malang - H. A. Zahri, S.H., M.H.I., bersama dengan Panitera – Kholid Darmawan, S.H. dan Sekretaris PA Kab. Malang - Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP. Kegiatan ini dimulai pukul 07.30 WIB bertempat di Media Center dan diikuti oleh seluruh pegawai honorer PA Kab. Malang dimulai dari petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Staf Kepaniteraan, Staf Kesekretariatan, Satpam dan Cleaning Service.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi pemberian pelayanan di PA Kab. Malang demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kegiatan pembinaan ini akan diikuti dengan evaluasi berkala untuk memonitoring hasil dari pembinaan terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Dengan adanya program pembinaan ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pencari keadilan.
Dengan adanya kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat mempererat hubungan komunikasi antara pimpinan dan seluruh pegawai honorer, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman di PA Kab. Malang. Hal tersebut dapat berdampak dengan terselesaikan permasalahan atau kendala yang terjadi sehingga pelayanan juga berjalan dengan baik. Selain itu juga diharapkan, program serupa juga akan dilaksanakan secara berkelanjutan kedepannya, dengan cakupan yang lebih luas.
Kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret PA Kab. Malang dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan evaluasi yang sistematis, diharapkan pelayanan publik di PA Kab. Malang akan semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan predikat yang telah diperoleh PA Kab. Malang yakni Wilayah Bebas dari Korupsi dan Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu.
