Kamis, 17 Oktober 2024 - Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Lingkup Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dihadiri Panitera - Kholid Darmawan - S.H., Sekretaris - Rahmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP. dan Operator PNBP – Wahid Suryono, S.H. Kegiatan ini dimulai pukul 07.30 WIB bertempat di Baobab Safari Resort, Kec. Prigen, Pasuruan.
Kegiatan Bimtek pada hari kedua ini dilanjutkan dengan penyampaian materi tata cara penetapan target penerimaan dan mekanisme izin penggunaan anggaran PNBP oleh narasumber dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur – Bapak Irfan Budi Utomo (Kasi PPA 1), dan Bapak Nurul Hidayat (Kasi PPA 1 D). Dalam sesi tersebut, narasumber dari DJPB menjelaskan pentingnya strategi dalam penetapan target PNBP yang realistis dan dapat dicapai. Materi mencakup analisis potensi sumber penerimaan, serta cara-cara efektif untuk memaksimalkan pengelolaan PNBP di lingkup Kementerian. "Kami berharap melalui bimbingan teknis ini, semua peserta dapat menyusun target PNBP yang tepat dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapainya" ujar narasumber.
Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan PNBP diharapkan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Peserta Bimtek terlihat antusias dan aktif berpartisipasi dalam diskusi, bertanya tentang praktik terbaik dalam pengelolaan PNBP. Materi yang disampaikan ini menjadi sangat relevan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan khususnya PNPB di lingkup pengadilan. Pada kesempatan ini, narasumber juga menyampaikan materi mengenai Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Ke depannya, kegiatan serupa diharapkan bisa terus dilaksanakan untuk memperkuat pengelolaan PNBP secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman operator PNBP Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengelola PNBP secara lebih efektif. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkomitmen melakukan pengelolaan PNBP secara transparan sehingga bisa berdampak positif pada pembangunan ekonomi nasional.
