Selasa, 20 Mei 2025 pukul 07.30 WIB, Pengadilan Agama (PA) Kota Malang turut melaksanakan Upacara Peringatan ke-117 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor PA Kota Malang ini merupakan bentuk penghormatan terhadap semangat persatuan dan perjuangan bangsa. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Ibu Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. dan diikuti seluruh pegawai PA Kota Malang.
Peringatan Harkitnas ini merupakan momentum perjuangan yang ditandai dengan lahirnya Oganisasi Budi utomo pada tahun 1908. Dengan mengusung tema tahun 2025 "Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”, peringatan Harkitnas tahun ini menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional. Tema ini dipilih agar momen Harkitnas bukan hanya menjadi refleksi sejarah, namun juga pemacu semangat untuk bangkit, menghadapi tantangan, dan mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia.
Pelaksanaan upacara diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu dilanjut dengan mengheningkan cipta. Inspektur Upacara lalu memimpin pembacaan Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kegiatan lalu dilanjutkan dengan Pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dilanjut dengan pembacaan naskah sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Dalam penutupan sambutan tersebut, beliau berkata “Mari melangkah bersama, dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan, menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab”.
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025 diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa serta ditutup dengan Pembacaan Do'a. Pelaksanaan upacara Bendera dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 pada PA Kota Malang berlangsung lancar dan penuh penghayatan. Upacara ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum memperkuat nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan tanggung jawab aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
