Pengadilan Agama Lumajang terus berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan berbasis gender serta ramah anak. Hal ini diwujudkan dengan hadirnya Panitera Muda Hukum H. Teguh Santoso, S.H. dalam Rapat Koordinasi Data Gender pada Rabu, 18 Juni 2025. Agenda yang bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi yang telah berlangsung pada tanggal 4 Juni kemarin.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai Instansi dan institusi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Setiap instansi diminta untuk menyediakan data
terpilah gender dan anak yang relevan terhadap kewenangan masing-masing. Dalam hal ini, PA Lumajang menyediakan data perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang diterima per kecamatan dari tahun 2021-2024, serta data pendukung berupa perkara dispensasi kawin berdasarkan klasifikasi umur, pendidikan dan alasan di tahun 2024.
Pengumpulan data terpilah gender dan anak yang valid dan akurat ini akan menghasilkan Statistik Gender yang berisi informasi isu gender. Diharapkan informasi ini akan menjadi dasar perumusan kebijakan inklusif dan berkeadilan gender serta mengutamakan keadilan anak dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Hal ini penting sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak. Rapat Koordinasi Data Gender ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi berbagai instansi di Kabupaten Lumajang dalam mengelola, mempublikasi, serta memanfaatkan data gender dan anak secara optimal.
Sebagai langkah awal, data-data yang telah dikumpulkan ini akan menjadi dasar dari penulisan buku panduan mengenai pentingnya isu gender yang inklusif dan ramah anak. “PA Lumajang akan selalu siap berperan aktif dalam mendukung program ini, sebagai dasar pembuatan kebijakan yang berpihak dan berkeadilan,” pungkas Bapak Panitera Muda Hukum. Semoga sinergi ini terus berlanjut dan dapat mendorong penyusunan kebijakan daerah yang lebih tepat sasaran.
