Kraksaan – Rabu, 16 Juli 2025| Plh. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kraksaan, Farida Pitaloka, A.Md., mengikuti Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring pada Rabu, 16 Juli 2025. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan diikuti dari ruang kerja masing-masing satuan kerja, termasuk PA Kraksaan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2025 di lingkungan Mahkamah Agung RI. Mengingat pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Konsolidasi ini diikuti oleh seluruh Operator Laporan Keuangan dan Operator GLP dari berbagai satuan kerja peradilan di wilayah Provinsi Jawa Timur, mencakup peradilan agama, umum, dan tata usaha negara.
Proses konsolidasi dipandu langsung oleh Ignasia Sekar Astari Putri, S.E. dari Biro Keuangan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI bersama Mucharom Rudianto, S.H dari Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Koordinator Wilayah Jawa Timur. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pendampingan satu per satu, khususnya dalam melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap akun-akun yang tidak wajar atau berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam laporan. Dalam sesi konsolidasi, Mbak Ai dari BUA Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap akun-akun milik satuan kerja PA Kraksaan dan memberikan klarifikasi atas beberapa akun yang belum sesuai. “Akun ini perlu ditelusuri kembali karena masuk dalam akun kas lainnya. Mohon penjelasannya dituangkan dalam Laporan agar tidak menjadi temuan saat pelaporan,” ujar Mbak Ai saat memberikan arahan kepada operator PA Kraksaan.
Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memastikan seluruh data keuangan tersusun dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan pelaporan yang berlaku. Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan penyusunan laporan keuangan Semester I Tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal dan memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan Mahkamah Agung RI. Komitmen terhadap kualitas pelaporan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI.
