Pengadilan Agama Pamekasan melaksanakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Itsbat Nikah Terpadu bersama Disdukcapil dan Kemenag Pamekasan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Pembahasan tersebut di lakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. dengan Kepala Kemenag Kabupaten Pamekasan Bapak H. Mawardi, S.Ag., M.H.I., dan Kepala Dukcapil Kabupaten Pamekasan yang diwakili oleh Plt. Dukcapil Pamekasan Bapak Abdul Hayat. Kegiatan ini merupakan langkah sinergis dalam rangka peningkatan kualitas layanan hukum dan peradilan agama bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan.
Acara Pembahasan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Pamekasan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Panitera Pengadilan Agama Pamekasan – Bapak Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H., beserta Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan – Bapak Trimo, S.H., M.H. Melalui Pembahasan Perjanjian Kerjasama ini, diharapkan terbangun koordinasi dan integrasi yang kuat antara lembaga peradilan agama dan instansi pemerintahan dalam memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.
Adapun tujuan dari kegiatan ini, meningkatkan kolaborasi dan sinergitas para pihak yang profesional dan terintegrasi untuk tercapainya kerjasama yang solutif untuk masalah masyarakat. Kedua, pemenuhan kebutuhan layanan untuk masyarakat menjadi keadilan terkait Pengadilan Agama Pamekasan yang cepat sederhana dan biaya ringan. Ketiga, terlaksananya layanan yang terintegrasi untuk menyederhanakan birokrasi sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang prima dan terhindar dari pengeluaran biaya yang tidak seharusnya.
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan menyampaikan “Terima Kasih kepada Kemenag dan Dukcapil Kabupaten Pamekasan telah berkenan hadir dalam acara ini, Kami Pengadilan Agama Pamekasan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjalin kerja sama yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan keadilan yang merata dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat”.Ungkapnya. Dengan Pembahasan Perjanjian Kerjasama ini, diharapkan tercipta koordinasi yang kuat antara lembaga peradilan agama dan instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Pamekasan. Acara ditutup dengan foto bersama.
