Gresik, 31 Maret 2026 - Wakil Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Soleh, Lc., M.A., Panitera Drs. Masyhudi, M.H.E.S., serta Plt. Sekretaris Amsaliya Khurun Ainun, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Pembinaan dan Monitoring Evaluasi (Monev) Zona Integritas yang diselenggarakan di Hotel Aston Gresik pada Selasa, 31 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Hymne Mahkamah Agung. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa serta sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H., menekankan pentingnya kesiapan seluruh satuan kerja dalam menghadapi perubahan pola kerja di tengah keterbatasan anggaran. Ia juga mengingatkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) harus dilakukan oleh seluruh satuan kerja, tidak hanya yang dianggap rawan. Selain itu, ia menyampaikan bahwa eksistensi pengadilan agama sangat bergantung pada kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. “Sertifikat Zona Integritas itu bukan yang utama, yang utama adalah substansi yang harus menjadi ruh dalam pola kerja dan pelayanan,” ujarnya.
Kegiatan pembinaan dilanjutkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., yang memaparkan capaian dan tantangan pembangunan Zona Integritas di wilayah Jawa Timur. Ia menyebutkan bahwa masih terdapat 17 satuan kerja yang belum meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dari jumlah tersebut, hanya tiga Satker yang akan diusulkan oleh PTA Surabaya untuk meraih WBK tahun 2026 ke TPN (Tim Penilai Nasional) melalui Badilag. Tiga Satker tersebut yaitu Pengadilan Agama Ponorogo, Gresik, dan Sidoarjo. Sedangkan 8 Satker yang memenuhi syarat untuk WBBM, hanya 2 Satker yang diusulkan WBBM yaitu PTA Surabaya dan PA Ngawi. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan, seperti tidak lolos clearance eksternal, masalah integritas, minimnya inovasi layanan, serta lemahnya disiplin dan pengawasan. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. Saheruddin, M.H., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa seluruh Pengadilan Agama sejatinya telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas. Namun, dalam proses penilaian, diperlukan bukti tertulis yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan PMPZI. Ia juga menyoroti masih adanya satuan kerja yang belum melakukan penilaian mandiri sejak awal tahun, yang menunjukkan kurangnya kesiapan. Di sisi lain, pihak PTA Surabaya juga mengakui adanya kekurangan dalam hal pendampingan yang belum optimal sejak awal tahun.
Sementara itu, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. Naffi, S.Ag., M.H., menekankan perlunya perubahan konkret dalam pelayanan publik. Ia mencontohkan bahwa durasi pelayanan perlu dipangkas dari 30 menit menjadi 15 menit guna meningkatkan efisiensi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap dampak inovasi layanan harus dilakukan secara berkala setiap bulan. Upaya ini dinilai penting agar pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari unsur kepaniteraan, disampaikan pula peringatan terkait adanya mystery shopper yang dapat menilai langsung kualitas pelayanan di lapangan. Oleh karena itu, seluruh aparatur dan pimpinan diharapkan saling mengingatkan serta memperkuat integritas. Contoh kasus di wilayah lain menjadi pelajaran penting, di mana sebuah satuan kerja gagal meraih WBK karena indikasi praktik pungutan liar meskipun pembinaan telah dilakukan secara maksimal. Selain itu, disarankan kepada Satker yang belum berhasil agar melakukan studi banding ke satker yg sudah meraih WBK, PA Gresik meskipun belum meraih WBK tahun 2025 namun layak untuk dijadikan rujukan karena banyak inovasi layanan.
