Pengadilan Agama Pamekasan menghadiri kegiatan sosialisasi aplikasi e-Monev Bappenas Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI pada Kamis, 23 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Klerek Penelaah Teknis Kebijakan PA Pamekasan, Nabila Rifda Darmawanti, S.EI., melalui ruang kesekretariatan kantor setempat. Pertemuan virtual tersebut berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) untuk periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026.
Acara dibuka secara resmi melalui sambutan inspiratif dari Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI, H. Sahwan, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya akurasi pelaporan data. Beliau menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah krusial dalam mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Selain itu, para peserta juga diperkenalkan dengan berbagai fitur terbaru dalam pengembangan aplikasi e-Monev Bappenas Generasi 4 yang dirancang lebih integratif.
Klerek Penelaah Teknis Kebijakan PA Pamekasan, Nabila Rifda Darmawanti, S.EI., saat ditemui Tim Redaksi menyampaikan bahwa pemahaman mendalam terhadap sistem versi terbaru ini sangat diperlukan untuk menjamin ketepatan pelaporan kinerja instansi. Menurutnya, pembaruan pada Generasi 4 menuntut operator untuk lebih adaptif dalam menginput data capaian fisik maupun realisasi anggaran secara berkala. "Kami berkomitmen untuk segera mengimplementasikan petunjuk teknis ini agar pelaporan Triwulan I PA Pamekasan berjalan tepat waktu dan akuntabel sesuai standar nasional," ujar Nabila.
Partisipasi aktif PA Pamekasan dalam agenda ini mencerminkan semangat institusi untuk terus mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara di lingkungan peradilan. Melalui sinkronisasi data yang baik pada aplikasi e-Monev, setiap target program kerja diharapkan dapat terpantau secara berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan sesi diskusi teknis yang komprehensif guna memastikan seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung memiliki persepsi yang seragam.
