Pengadilan Agama Kota Malang melakukan monitoring progres Belanja Modal dan Pemeliharaan Gedung Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 27 April 2026 di Malang. Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas pembangunan sarana prasarana peradilan tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan. Peninjauan lapangan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. “Pengawasan ketat ini dilakukan demi menghadirkan sarana prasarana peradilan yang representatif dan nyaman,” ujar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dalam kegiatan tersebut.
Monitoring dipimpin langsung oleh Ketua PA Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., bersama jajaran pimpinan lainnya. Turut mendampingi Wakil Ketua Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.H., Panitera Mohamad Arif Fauzi, S.H.I., M.H., Sekretaris Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum., serta PPK Alifah Ratnawati, S.H., M.H. Kehadiran seluruh unsur pimpinan menunjukkan keseriusan dalam mengawal setiap tahapan pembangunan. “Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan,” tegas Sekretaris PA Kota Malang, Andi Risa.
Dalam pelaksanaannya, monitoring difokuskan pada kesesuaian spesifikasi material serta ketepatan waktu pengerjaan proyek. Hal ini penting agar fasilitas yang dibangun dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat pencari keadilan. Selain itu, pengecekan langsung di lapangan juga bertujuan mengantisipasi potensi kendala teknis sejak dini. “Setiap detail pekerjaan kami perhatikan agar hasilnya maksimal dan sesuai kebutuhan pelayanan publik,” ungkap PPK, Alifah.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Dengan pengawasan yang intensif, diharapkan hasil pembangunan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi aparatur. Tidak hanya itu, fasilitas yang representatif juga akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” pungkas Panitera, Arif.
