Bojonegoro, 10 November 2026 M - 30 Jumadilawal 1448 H
Pengadilan Agama Bojonegoro menanggapi secara terbuka hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 3 Tahun 2026 yang menyampaikan aspirasi agar biaya perkara diturunkan. Aspirasi tersebut dipandang sebagai bentuk kepercayaan masyarakat karena berani menyampaikan penilaian secara jujur terhadap pelayanan pengadilan. Pengadilan Agama Bojonegoro menyampaikan terima kasih atas masukan tersebut dan berkomitmen untuk menjelaskan secara transparan struktur biaya perkara yang berlaku. Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa biaya yang dibayarkan bukan biaya putusan melainkan panjar untuk pembiayaan proses persidangan. Melalui penjelasan yang terbuka diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antara harapan masyarakat dan ketentuan biaya yang diatur oleh peraturan.
Faktanya biaya perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro sudah turun drastis sejak diterapkannya pelayanan elektronik secara menyeluruh. Pelayanan tersebut meliputi e-filing untuk pendaftaran perkara secara daring e-litigasi untuk persidangan daring e-summon untuk pemanggilan daring dan e-court untuk layanan pengadilan elektronik terpadu. Dengan e-filing masyarakat tidak perlu lagi datang berulang kali ke pengadilan hanya untuk mendaftar perkara. Dengan e-litigasi dan e-summon masyarakat menghemat biaya transportasi dan biaya pemanggilan juru sita/jurusita pengganti melalui alat email maupun PT Pos Indonesia. Dengan demikian biaya riil yang ditanggung masyarakat jauh lebih ringan dibandingkan pada masa persidangan masih dilakukan secara manual seluruhnya.
Penurunan biaya tersebut sejalan dengan asas paling utama dalam peradilan yaitu sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut dipertegas dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengharuskan peradilan dilaksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan. Pelaksanaan asas tersebut diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Besaran panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro juga telah ditetapkan secara resmi dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Panjar Biaya Perkara Tahun 2026 yang ada di website PA Bojonegoro di www.pa-bojonegoro.go.id dan terpampang di papan pengumuman di kantor PA Bojonegoro. Dalam surat keputusan tersebut panjar biaya yang dulu dibedakan berdasarkan radius wilayah sehingga masyarakat di wilayah dekat membayar lebih ringan daripada masyarakat di wilayah jauh, sekarang hanya dibedakan di dalam kabupaten Bojonegoro jauh dekat sama dan di luar kabupaten Bojonegoro.
Menindaklanjuti hasil survei tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro melakukan lima langkah nyata yang langsung dapat dirasakan masyarakat. Pertama pengadilan melakukan sosialisasi masif tentang rincian panjar biaya dan pengembalian sisa panjar melalui PTSP media sosial dan papan pengumuman. Kedua pengadilan memaksimalkan layanan e-court dan persidangan elektronik agar masyarakat yang rumahnya jauh tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan berulang kali. Ketiga pengadilan memperluas layanan prodeo atau berperkara secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu dan layanan pos bantuan hukum. Keempat pengadilan melakukan evaluasi berkala terhadap Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara dan kelima membuka ruang pengaduan biaya melalui PTSP dan Forum Konsultasi Publik agar setiap keluhan dapat segera ditindaklanjuti.
Pada kesempatan ini, Ketua PA Bojonegoro, Sutikno,S.Ag, M.H memerikan komentarnya, “kami sangat mengapresiasi masukan jujur masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2026 sebagai wujud kepercayaan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga kami terdorong untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai struktur panjar biaya perkara. Perlu dipahami bahwa dengan diterapkannya layanan peradilan elektronik (e-court) secara menyeluruh dan disamakannya tarif biaya radius dalam satu wilayah kabupaten, biaya riil yang ditanggung masyarakat saat ini sebenarnya sudah turun secara drastis demi mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sebagai tindak lanjut nyata atas aspirasi tersebut, kami terus memperkuat sosialisasi mengenai rincian biaya dan jaminan pengembalian sisa panjar secara utuh, serta memperluas akses layanan prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu. Melalui komitmen keterbukaan dan optimalisasi layanan digital ini, kami berharap tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai biaya sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama Bojonegoro akan terus meningkat.”
Penjelasan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro karena masyarakat kini dapat menghitung sendiri perkiraan biaya perkara secara transparan sebelum mendaftar. Masyarakat juga dapat memilih layanan elektronik yang lebih hemat sehingga biaya transportasi dan waktu yang hilang dapat ditekan seminimal mungkin. Masyarakat tidak mampu tidak perlu lagi takut berperkara karena tersedia jalur prodeo yang dijamin oleh negara. Masyarakat juga memperoleh kepastian bahwa sisa panjar biaya yang tidak terpakai akan dikembalikan secara utuh dan otomatis. Dengan keterbukaan ini Pengadilan Agama Bojonegoro berharap kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan pelayanan peradilan semakin sederhana cepat dan benar-benar biaya ringan. Snd
