img-logo img-logo
Ketua PA Probolinggo Soroti Aspek Hukum Perwalian Anak Belum Dewasa
Ketua PA Probolinggo Soroti Aspek Hukum Perwalian Anak Belum Dewasa
Tanggal Rilis Berita : 18 November 2026, Pukul 11:35 WIB, Telah dilihat 6 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Probolinggo

Ketua Pengadilan Agama Probolinggo hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Akibat Hukum Peralihan Harta/Hak Keperdataan Anak Belum Dewasa dalam Perwalian Tanpa Keberadaan Wali Pengawas Balai Harta Peninggalan pada Selasa, 17 November 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait perlindungan hak-hak keperdataan anak yang belum dewasa, khususnya dalam hal pengelolaan dan peralihan harta yang berada di bawah perwalian. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pengawasan perwalian guna mencegah penyalahgunaan harta anak sekaligus memberikan kepastian hukum.

<img src='https://i.postimg.cc/HnQYBWw4/Whats-App-Image-2026-11-17-at-09-52-21.jpg' border='0' alt='Whats-App-Image-2026-11-17-at-09-52-21'>

 

<img src='https://i.postimg.cc/G2tT7DtY/Whats-App-Image-2026-11-17-at-09-59-24.jpg' border='0' alt='Whats-App-Image-2026-11-17-at-09-59-24'>

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Probolinggo, Bapak Achmad Fausi, menyampaikan materi mengenai aspek hukum perwalian anak belum dewasa, termasuk kewenangan dan tanggung jawab wali dalam mengurus kepentingan pribadi maupun harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya. Menurutnya, perwalian bukan sekadar kewenangan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, melainkan juga mengandung tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan melindungi hak serta kepentingan anak. Lebih lanjut, dibahas mengenai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dan peralihan harta milik anak yang belum dewasa dimana menjadi perhatian khusus mengingat anak belum memiliki kecakapan hukum secara penuh untuk melakukan tindakan hukum atas kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan anak harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).

Selain itu, Ketua PA Probolinggo juga membahas mengenai miskonsepsi kewenangan pada masyarakat terhadap penetapan wali dimana seseorang yang telah ditetapkan sebagai wali memiliki kewenangan penuh atas harta kekayaan anak. Padahal, sejatinya anak adalah pemilik mutlak harta, sedangkan wali hanya memegang kewenangan representatif yang dibatasi kepentingan terbaik anak.  Harta kekayaan anak harus tetap dipandang sebagai hak anak yang tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi wali maupun keluarga.

<img src='https://i.postimg.cc/tRLD6qv8/Whats-App-Image-2026-11-17-at-09-35-31.jpg' border='0' alt='Whats-App-Image-2026-11-17-at-09-35-31'>

Adapun Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jatim, Raden Fadjar Widjanarko, menjelaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang jelas terhadap sistem perwalian sehingga keterlibatan wali pengawas dengan dukungan Balai Harta Peninggalan (BHP) diperlukan untuk memastikan pengelolaan harta anak berlangsung secara terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pengangkatan seorang wali wajib memperoleh penetapan dari pengadilan dan tindakan hukum yang menyangkut kekayaan anak, termasuk proses pengalihan hak atas aset, harus mengikuti prosedur perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Fadjar, tidak adanya wali pengawas bukan sekadar kekurangan dalam aspek administrasi, melainkan dapat berdampak pada kepastian hukum atas tindakan yang dilakukan terhadap kekayaan anak serta berisiko memunculkan persoalan mengenai keabsahan tindakan hukum, sekaligus membuka peluang terlanggarnya hak-hak keperdataan anak.

Dalam kesempatan tersebut, Fadjar turut menyoroti perlunya kerja sama antarlembaga untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak secara optimal. Koordinasi antara pengadilan, Balai Harta Peninggalan, pemerintah daerah, kantor pertanahan, notaris, dan instansi terkait dinilai penting agar pelaksanaan perwalian maupun pengalihan hak atas kekayaan anak senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapannya, setelah sosialisasi ini para pemangku kepentingan menjadi lebih paham mengenai tanggung jawab dan kedudukan wali, kewenangan wali pengawas, serta berbagai konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila fungsi pengawasan dalam perwalian tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

<img src='https://i.postimg.cc/N0JkjBrH/Whats-App-Image-2026-11-17-at-09-52-16.jpg' border='0' alt='Whats-App-Image-2026-11-17-at-09-52-16'>

Bertempat di Hotel Bromo Park Probolinggo, kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jatim, Raden Fadjar Widjanarko, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Saiful Sahri. Turut hadir Kepala BHP Surabaya Hendra Andy Satya Gurning, perwakilan Pemerintah Kota dan Kabupaten Probolinggo, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Probolinggo, Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, serta Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Probolinggo Rachmawati Utami. Pemahaman yang baik mengenai mekanisme perwalian diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola harta kekayaan anak yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengawasan yang optimal dan koordinasi antarlembaga, diharapkan setiap hak anak, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan dan warisan, dapat terlindungi secara maksimal serta memperoleh kepastian hukum. Tim Medsos