Bertempat di Ruang Media Center, Pengadilan Agama Probolinggo mengikuti Zoom Meeting Rapat Kebijakan dan Penganggaran Mahkamah Agung Tahun 2024 pada Selasa, 6 Juni 2023. Agenda tersebut diselenggarakan secara virtual oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan dihadiri oleh seluruh satuan kerja pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI. Dari PA Probolinggo, agenda tersebut dihadiri oleh Sekretaris (Ibu Nafis Machfiiyah, S.Ag., M.H.), Kasubag PTIP (Bapak Irawan Mahardika, S.Kom.) beserta Kasubag Kepegawaian dan Ortala (Ibu Atiqotul Maula Alfarihah, S.Ag., M.H.), Kasubag Umum dan Keuangan (Bapak Rozy Alifian Muktar, S.H., M.Kn.) dan dua orang staf PTIP.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI dan dilanjutkan dengan Doa bersama. Agenda dilanjutkan dengan Pembukaan sekaligus pengarahan terkait Kebijakan Penganggaran Mahkamah Agung RI oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, Bapak H. Sahwan., S.H., M.H. Agenda dilanjutkan dengan Pemaparan mengenai Juknis Penyusunan RKA-K/L Tahun 2024 oleh Kabag Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi. Acara dilanjutkan dengan Pemaparan Review APIP Pagu Indikatif Tahun 2024 oleh APIP Bagian Pengawasan serta Pemaparan terkait PNBP oleh Biro Keuangan.

Dalam agenda tersebut, Bapak H. Sahwan, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI menyampaikan beberapa hal penting terkait teknis penyusunan RKA-K/L Tahun 2024, seperti belanja pegawai yang masih menerima usulan terkait pembaruan jumlah pegawai disertai dengan update GPP, skema pemberlakuan uang lembur dan uang makan bagi Hakim dan pegawai, serta pertimbangan realisasi dan capaian kerja dan nilai kerja anggaran untuk akun belanja barang operasional. Selain itu, dalam agenda tersebut, perwakilan dari APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI juga menyampaikan poin penting terkait beberapa temuan dan apa saja yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun 2024. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain pengadaan inventaris yang belanjanya diusahakan tidak melampaui nilai kepitalisasi, satuan kerja yang digunakan harus sesuai dengan jenis kegiatan atau pengadaan, serta kaidah penganggaran yang harus sesuai dengan standar pembiayaan. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh beberapa satuan kerja pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Para