Di Kota Malang, Mahkamah Agung RI mengadakan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker se-Wilayah Jawa Timur dengan tema "Peningkatan Pemahaman Tentang Aturan dan Regulasi, Serta Akurasi dan Keandalan Data Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengelolaan PNBP". Acara ini, yang berlangsung pada 30 November hingga 2 Desember 2023, dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Bapak Edy Yuniadi, S.Sos., M.M. 2 Pegawai PA Surabaya mengikuti serangkaian acara yakni Analis Perkara Peradilan Rima Riswana, S.H., dan Pranata Komputer Ahli Pertama, Aghnia Bella Dina, S.T. Kegiatan ini juga melibatkan pejabat dan pegawai dari satker Pengadilan Agama se-wilayah Jawa Timur.
Dalam sambutannya Bapak Edi menyampaikan mempunyai harapan besar agar PNBP menjadi primadona. “Harapan saya juga, PNBP dapat digunakan untuk memaksimalkan pelayanan peradilan”, imbuhnya. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman pegawai Pengadilan Agama Surabaya tentang aturan dan regulasi pengelolaan PNBP. Fokus utama adalah pada pemahaman prosedur pengumpulan, pelaporan, dan penatausahaan PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan pengelolaan PNBP dapat ditingkatkan secara signifikan.
Kegiatan ini juga menekankan pada pentingnya akurasi dan keandalan data dalam proses pengumpulan PNBP. Para peserta menerima pelatihan dan panduan untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan integritas data dan menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi akurasi pelaporan PNBP.
Keseluruhan kegiatan ini diharapkan menjadi langkah positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PNBP di pengadilan agama di Jawa Timur. Dengan peningkatan kualitas pengelolaan PNBP, diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap kinerja keseluruhan peradilan. Pembinaan dan pengelolaan PNBP yang efektif ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan standar pelayanan dan pengelolaan keuangan di lembaga peradilan.
