Pada Senin, 18 Desember 2023, di Ruang Rapat Wiryono Lt. 2 Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat, digelar kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksana Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 4 Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023. Tema kegiatan tersebut adalah "Bersinergi dalam Mewujudkan Kinerja Anggaran yang Lebih Berkualitas." Partisipan rapat terdiri dari berbagai pihak, termasuk Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Bapak Edy Yuniadi, S.sos., M.M., serta pejabat dan kasubag perencanaan satker 4 Badan Peradilan di seluruh Indonesia, dengan total peserta mencapai 130 orang.
Bapak Edy Yuniadi, S.sos., M.M., sebagai Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, turut hadir sebagai narasumber. Tujuan kehadirannya adalah memastikan bahwa perencanaan anggaran di seluruh pengadilan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, beliau berdiskusi dengan peserta rapat untuk menciptakan sinergi yang optimal dalam mengelola anggaran pengadilan.
Dalam sambutannya, Bapak Edy Yuniadi, S.sos., M.M., menyoroti pentingnya memiliki nilai (value) dan mendorong peserta rapat untuk memiliki mimpi sebagai fondasi untuk maju ke depan. Beliau juga menekankan empat pilar personal branding, yakni Ability (kemampuan), Pengetahuan (spesialisasi pengetahuan), Networking (jaringan), dan Attitude (sikap), sebagai faktor-faktor kunci yang dapat memperkuat posisi dan reputasi seseorang. Bapak Edy Yuniadi juga memberikan informasi bahwa realisasi anggaran saat ini sudah mencapai 93%, namun perlu koordinasi lebih lanjut untuk menyelesaikan anggaran yang belum direalisasikan.
Rapat Koordinasi Pelaksana Anggaran bertujuan memberikan arah dan langkah-langkah konkret guna mencapai kinerja anggaran optimal di Badan Peradilan. Harapannya, melalui sinergi dan koordinasi yang baik, kinerja anggaran di tingkat pengadilan dapat meningkat sesuai dengan visi dan misi peradilan di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem anggaran yang efisien dan berdaya guna bagi penegakan hukum di negara ini.
