Jum’at (12/01/24), bertempat di Ruang Media Center, Hakim perempuan dari Pengadilan Agama Surabaya dengan antusias mengikuti kegiatan Deklarasi Badan Hakim Perempuan Indonesia (BP HPI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Kegiatan dilaksanakan pukul 14.00 WIB s.d. Selesai. Acara dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., dan diikuti oleh Ibu Hakim Pengadilan Agama Surabaya.
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., menyatakan pentingnya peran hakim perempuan dalam menjaga keadilan dan menciptakan lingkungan peradilan yang inklusif. "Partisipasi hakim perempuan dalam kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk memberdayakan peran perempuan dalam sistem peradilan," ujarnya. Acara Deklarasi BP HPI ini melibatkan hakim perempuan dari berbagai pengadilan agama seluruh Indonesia.
Mereka secara bersama-sama mendeklarasikan komitmen untuk terlibat aktif dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih inklusif dan merata, serta mendukung peningkatan kapasitas hakim perempuan di berbagai tingkatan. Selain deklarasi, acara ini juga menjadi forum untuk bertukar pengalaman dan pandangan mengenai peran hakim perempuan dalam penegakan hukum. Diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh hakim perempuan di dunia peradilan.
Dengan semangat kesetaraan dan keadilan, hakim perempuan dari Pengadilan Agama Surabaya berkomitmen untuk aktif mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan peran mereka dalam sistem peradilan di Indonesia. Keterlibatan Hakim Perempuan sebagai langkah konkret untuk memperkuat peran hakim perempuan dan mendukung pencapaian pengakuan yang lebih besar dalam dunia peradilan. Komitmen ini menjadi landasan bagi partisipasi yang lebih aktif dan berdaya saing dalam upaya menciptakan lingkungan peradilan yang lebih inklusif.
