Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya, Prasetya Puji Raharja, S.H., M.H., bersama Kasub PTIP, Eva Juliastutik, S.T., S.H., menghadiri sosialisasi Penilaian IKPA Tahun Anggaran 2024 yang diadakan pada Rabu, 12 Juni 2024. Acara ini berlangsung di Aula Majapahit, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur di Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbarui satker tentang ketentuan terbaru dalam pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L. Agenda lain dari kegiatan ini adalah pemaparan indikator penilaian IKPA terbaru oleh KPPN.
Dalam sosialisasi ini, dibahas tiga aspek utama terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan yang efektif sesuai dengan pedoman terbaru. Para peserta diberikan penjelasan mendetail tentang cara meningkatkan nilai IKPA melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik dan penggunaan sumber daya secara efisien. Narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya akurasi data dan ketepatan waktu dalam pelaporan untuk mencapai transparansi finansial.
Sosialisasi ini juga menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi dalam proses pengajuan dan pelaporan, yang kini dapat dilakukan secara elektronik. Ini merupakan langkah penting dalam modernisasi manajemen keuangan yang diharapkan dapat mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas. Para peserta diajak untuk aktif dalam sesi tanya jawab untuk membahas tantangan yang mereka hadapi dalam implementasi sistem baru ini.
Sesi ini tidak hanya menjadi forum pembelajaran tetapi juga sebagai ajang untuk membangun sinergi antar satuan kerja dalam menghadapi tantangan keuangan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong semua satker di bawah naungan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur untuk secara proaktif meningkatkan kinerja anggaran mereka. Melalui kegiatan ini, Pengadilan Agama Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas manajemen keuangannya, sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI.
