Ketua PTA Surabaya Berikan Kuliah Tamu di FH UNAIR, Kupas Pembaruan Hukum di Peradilan Agama
SURABAYA – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Rabu (11/11/2026). Bertempat di Aula Lantai 12 Gedung A.G. Pringgodigdo FH UNAIR, kegiatan ini mengangkat tema “Pembaruan Hukum di Peradilan Agama” dan diikuti mahasiswa Hukum Islam dari berbagai kelas. Kuliah tamu tersebut juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube FH UNAIR.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. H. Zulkarnain hadir sebagai narasumber dengan moderator Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. Pembahasan mencakup perkembangan hukum Islam, dinamika sistem hukum Indonesia, hingga tantangan penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama dalam menghadapi perubahan masyarakat.
Mengawali pemaparan, Ketua PTA Surabaya menjelaskan perkembangan kompetensi Peradilan Agama. Jika pada awalnya kewenangan Peradilan Agama lebih dikenal dalam perkara nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR), kini ruang lingkupnya telah berkembang mencakup berbagai bidang lain, seperti sengketa ekonomi syariah, zakat, infak, sedekah, dan hibah.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya berperan dalam penyelesaian persoalan perkawinan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang semakin luas dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Di bidang perkawinan sendiri, terdapat beragam jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
Pemateri juga menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dan rujuk merupakan tugas Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan Peradilan Agama berwenang menangani persoalan hukum yang timbul berkaitan dengan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan pidana jinayah berlaku di Aceh melalui Mahkamah Syariah dan tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama di Jawa Timur.
Dalam pembahasan mengenai pembaruan hukum, Dr. Zulkarnain menguraikan konsep tajdid sebagai upaya menyesuaikan pemahaman dan penerapan hukum dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, tempat, waktu, dan keadaan. Pembaruan dapat mencakup restrukturisasi, reinterpretasi, redefinisi, reformasi, hingga modernisasi.

Ia menjelaskan bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan secara evolutif, revolutif, maupun fluktuatif. Perubahan tersebut tidak terlepas dari hubungan hukum dengan manusia, masyarakat, dan negara. Hukum dibutuhkan untuk membangun budaya dan etika, menciptakan ketertiban serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi instrumen negara dalam melindungi warga negaranya.
Pembahasan juga menyoroti karakter sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Berbagai tradisi hukum, mulai dari Eropa kontinental, Anglo-Saxon, hukum Islam, hukum adat, hingga pengaruh sistem sosialis, turut membentuk perkembangan hukum nasional. Keragaman tersebut merupakan kekayaan sekaligus tantangan dalam mewujudkan kesatuan hukum di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam.
Salah satu hal penting yang ditekankan adalah perbedaan antara syariat dan fikih. Syariat bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman utama ajaran Islam, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman dan penafsiran ulama terhadap syariat. Karena merupakan hasil pemikiran manusia, fikih memiliki ruang perkembangan dan penyesuaian sesuai konteks zaman dan kondisi masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua PTA Surabaya menjelaskan bahwa pembaruan hukum Islam harus tetap berorientasi pada tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perspektif Islam, tujuan tersebut berkaitan erat dengan prinsip maqashid al-syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam konteks tersebut, ijtihad memiliki peran penting untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang berkembang di masyarakat. Pemahaman terhadap konteks dan illah atau alasan hukum diperlukan agar penerapan hukum tidak berhenti pada pemahaman tekstual semata, tetapi juga memperhatikan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.
Sebagai ilustrasi, pemateri mengangkat ketentuan salat qashar bagi musafir. Keringanan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum mempertimbangkan kondisi tertentu yang menjadi alasan diberikannya rukhsah. Prinsip serupa menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana hukum Islam merespons perubahan keadaan tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Di sisi lain, pembaruan juga menghadapi hambatan, salah satunya sikap taklid, yakni mengikuti pendapat terdahulu tanpa memahami dasar dan argumentasinya. Kekeliruan dalam membedakan fikih sebagai hasil pemahaman manusia dengan syariat sebagai sumber ajaran juga dapat menimbulkan resistensi terhadap pembaruan.
Pembaruan hukum tidak hanya berlangsung pada tataran pemikiran, tetapi juga terlihat dalam praktik penyelenggaraan peradilan. Penerapan administrasi perkara secara elektronik melalui e-Court dan penggunaan tanda tangan elektronik menjadi contoh penyesuaian layanan peradilan terhadap perkembangan teknologi.
Dalam bidang hukum materiil, pemateri menyinggung Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu bentuk pembaruan dan kodifikasi hukum Islam yang digunakan dalam praktik Peradilan Agama. Sejumlah ketentuan, seperti ahli waris pengganti dan wasiat wajibah, menjadi contoh perkembangan pemikiran hukum yang memberikan jawaban terhadap persoalan hukum keluarga dan kewarisan.

Hakim juga memiliki peran penting dalam proses pembaruan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum yang telah tersedia, tetapi juga dituntut melakukan penemuan hukum ketika menghadapi persoalan yang belum diatur secara jelas. Karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Salah satu persoalan yang turut dibahas adalah isbat nikah, khususnya terkait hubungan antara keabsahan perkawinan menurut agama dan kewajiban pencatatannya oleh negara. Pembahasan ini memperlihatkan adanya persoalan hukum yang memerlukan kecermatan hakim dalam menilai fakta, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Pemateri juga mengangkat sejumlah isu kontemporer, antara lain pembahasan mengenai nikah mut’ah dan kemungkinan pengajuan isbat nikah, yang memperlihatkan adanya perbedaan pandangan dalam memahami rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa hukum perkawinan dapat mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan prinsip kesetaraan.
Menutup pemaparannya, Dr. Zulkarnain menekankan pentingnya memahami hukum Islam secara dinamis dan kontekstual. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin membawa misi kemaslahatan, sehingga pemahaman dan penerapan hukumnya perlu senantiasa memperhatikan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.
Kepada para mahasiswa, ia mengajak agar terus memperdalam pemahaman mengenai sistem hukum Indonesia yang pluralistik sekaligus mengembangkan wawasan fikih yang aplikatif. Ketaatan terhadap hukum, termasuk pencatatan perkawinan, juga menjadi hal penting untuk menjamin kepastian status dan perlindungan hak-hak hukum masyarakat.

Ia turut menyampaikan harapan agar para mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan baik, membangun kehidupan keluarga yang baik, serta kelak berkontribusi bagi pengembangan hukum dan institusi Peradilan Agama.
Kuliah tamu ini menjadi ruang akademik yang mempertemukan perspektif praktisi peradilan dengan dunia pendidikan tinggi. Melalui diskusi mengenai pembaruan hukum, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman lebih luas tentang bagaimana hukum Islam diterapkan, dikembangkan, dan dijaga relevansinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terus berubah.
Belum ada komentar, jadilah yang pertama Komentar !