Berita Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tanggal Rilis Berita : 15 September 2022, Pukul 12:49 WIB, Telah dilihat 98 Kali

Ketua pengadilan tinggi agama Surabaya menjadi nara sumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Kamis (15/09/2022). Kegiatan tersebut ialah bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis dengan mengambil tema “Mewujudkan Perlindungan Hukum Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Dapat Dilaksakan”. Bimtek ini dilakukan secara daring yang dapat diikuti melalui zoom meeting atau YouTube di channel Badilag Media. 

1

Bimtek ini dimoderatori oleh Abdul Halim, S.H.,M.H (Hakim Yustisial Dirjen Badilag) dan diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Dr. H. Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag selaku direktur pembinaan tenaga teknis Peradilan Agama. Beliau menyampaikan kegiatan semacam ini merupakan kegiatan rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pada Peradilan Agama. Pembinaan ini dilaksanakan dengan cara diskusi interaktif dengan sebelumnya sudah diberikan materi terkait perlindungan hukum hak perempuan dan anak.

3

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H selaku ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Materi yang disampaikan yakni mengenai Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Putusan Hakim, Pelaksanaan Putusan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak, Membangun Sinergitas Antar Lembaga dalam Memaksimalkan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

2

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum hak perempuan dan anak, beliau menyampaikan tentang regulasi Mahkamah Agung yang terkait. Salah satunya adalah SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang menyatakan ; “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”. Namun menurutnya masih terdapat beberapa factor yang membuat kecilnya realisasi pelaksanaan putusan. “Ada 2 faktor yang meyebabkan kecilnya realisasi pelaksanaan putusan, yakni karena di luar jangkauan dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memaksakan seseorang melaksanakan putusan, yang kedua karena adanya I’tikad yang tidak baik dari pihak suami.” Ujarnya. (cit/one)

Belum ada komentar, jadilah yang pertama Komentar !