Berita Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
TEROBOSAN TERBARU MAHKAMAH AGUNG RI, JDIH v.2 !!
Tanggal Rilis Berita : 30 September 2022, Pukul 01:01 WIB, Telah dilihat 69 Kali

Surabaya-Humas, PTA Surabaya menghadiri undangan Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan nomor 2123/SEK/HM.01.1/9/2022 perihal Undangan sosialisasi JDIH versi 2, Kamis (29/09/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pengembangan website JDIH versi 2 yang merupakan hasil tindak lanjut surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 92/KMA/SEK/III/2022 mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Selain itu Kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring ini diikuti oleh Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan TI, dan Staff Operator IT di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

1

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI - Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H. mengatakan dengan berkembangnya teknologi saat ini yang bertujuan untuk mempercepat kegiatan, Mahkamah Agung RI saat ini juga berproses mengikuti Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang SPBE untuk menjalankan system pemerintahan berbasis teknologi. Layanan publik yang diberikan kepada masyarakat saat ini juga menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan sehingga kepuasan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. “Peran JDIH pada Mahkamah Agung salah satunya untuk membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan ter-integrasi di berbagai instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik, menjamin ketersediaannya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah”, tuturnya.
 

2

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM - Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si beliau memaparkan bahwa Anggota JDIH memiliki tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum meliputi pengumpulan, pengelolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi. “Anggota JDIH juga harus melakukan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia untuk mengelola JDIH di lingkungannya. Pelaksanaan JDIH juga harus dilakukan evaluasi sekurang kurangnya setahun sekali untuk menentukan apa saja yang harus diperbaiki”, paparnya. 
 

3

Diakhir acara dilakukan pemaparan terkait Instalasi Aplikasi JDIH Satker oleh Kepala Sub Bagian Pengembangan TI – Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI bersama Tim IT. Aplikasi JDIH versi 2 ini nantinya akan diterapkan diseluruh website satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung. (nvr/one)

Belum ada komentar, jadilah yang pertama Komentar !