pta-surabaya.go.id - Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya mengadakan kunjungan resmi ke Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun pada Selasa, 1 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan Zona Integritas (ZI) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan serta mempersiapkan PA Kota Madiun menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kunjungan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Ketua PTA nomor 4337/KPTA.W13-A/ST.KP7.1/IX/2024 tanggal 30 September 2024.

Agenda utama dalam kunjungan ini adalah untuk memantapkan persiapan PA Kota Madiun dalam mengikuti penilaian ZI menuju WBK. Salah satunya adalah dengan melakukan pengecekan sarana dan prasarana (sarpras), fasilitas, dan layanan yang ada di PA Kota Madiun.

Tim Pendamping dari PTA Surabaya terdiri dari Hakim Tinggi, Drs. Saheruddin., Panitera Pengganti, Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H., Perencana Ahli Muda, Nur Sa'adah Muhammad, S.H.I. dan PPNPN, Ali Erfan. Tim memeriksa berbagai aspek infrastruktur yang menjadi penunjang pelayanan publik, memastikan setiap elemen telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk pelayanan yang berkualitas dan efisien.

Baca juga: PTA Surabaya Gelar Try Out Hari Ke-2 Presentasi ZI Menuju WBK Untuk Satker PA Se-Jatim

Selain pengecekan sarana dan fasilitas, kegiatan dilanjutkan dengan sesi review materi presentasi dalam bentuk PowerPoint (PPT) sebagai persiapan untuk presentasi ZI menuju WBK. Sesi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tim dari PA Kota Madiun siap dalam menyampaikan materi yang diperlukan dengan tepat dan informatif.

Ketua PA Kota Madiun, Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I., dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya persiapan. "Setelah kami try out dengan PTA, kami juga melakukan try out dengan Badan Peradilan Agama (Badilag). Kami berupaya semaksimal mungkin agar target menuju WBK dapat tercapai dengan baik," ujarnya.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan PA Kota Madiun dapat semakin meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi standar integritas yang dibutuhkan dalam membangun WBK, demi pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel bagi masyarakat. (jaz)