Kraksaan, 16 Januari 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas implementasi sistem manajemen kas (Cash Management System) atau CMS dan penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP). Kegiatan ini diadakan di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Bondowoso. Bendahara PA Kraksaan Viola Nurahma Putri, S.EI. menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas selaku Bendahara Pengeluaran. Kegiatan FGD yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2025 bertujuan untuk melakukan koordinasi guna penyelesaian dengan segera atas kendala CMS dan KKP yang dihadapi satuan kerja Mitra BRI Probolinggo serta untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas pembayaran digital dan sistem manajemen keuangan negara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mendukung efisiensi dalam proses administrasi keuangan.
Kegiatan ini dibuka dengan sambutan hangat dari Kepala KPPN Bondowoso Alexander Budi Dayantoro, yang juga memberikan pemaparan singkat mengenai pentingnya implementasi CMS dan penggunaan KKP sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam sambutannya, Kepala KPPN menekankan pentingnya sistem yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan di tingkat kementerian dan lembaga. "Melalui implementasi CMS dan penggunaan kartu kredit pemerintah, kita berharap dapat mempercepat proses pengelolaan anggaran dan meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan," ujar Kepala KPPN Bondowoso. Dalam laporan evaluasi yang disampaikan oleh Alexander Budi Dayantoro, penggunaan kartu kredit pemerintah selama tahun anggaran 2024 menunjukkan peningkatan volume transaksi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ada sejumlah Satuan Kerja yang belum memiliki KKP sehingga beliau menghimbau agar Satuan Kerja tersebut segera mengajukan KKP. Selain itu, beliau berharap agar Satuan Kerja juga lebih memaksimalkan penggunaan CMS. Menutup sambutannya, beliau memberikan semangat kepada seluruh peserta kegiatan FGD hari ini. “Tahun ini tahun perubahan, banyak hal akan berubah. Tahun ini tahun dinamis. Lebih dinamis, lebih semangat di tahun ini.”, ajaknya dengan penuh semangat.
CMS merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan aliran kas pemerintah secara real-time, yang memungkinkan pengawasan lebih ketat dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan keuangan negara. Melalui CMS, diharapkan ada pengoptimalan likuiditas dan pengendalian anggaran, serta meminimalisir kemungkinan adanya kesalahan dalam pengelolaan dana. Selain CMS, pembahasan juga mencakup penggunaan KKP sebagai alternatif pembayaran dalam kegiatan operasional pemerintahan. Kartu kredit pemerintah dirancang khusus untuk transaksi non-tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran yang cepat dan efisien. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan untuk melakukan pembayaran di luar negeri dengan memanfaatkan fasilitas kartu kredit internasional. Melalui penggunaan kartu kredit, pemerintah dapat mengurangi risiko membawa uang tunai dalam jumlah besar, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Namun, beberapa peserta FGD mengingatkan perlunya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah tidak disalahgunakan dan tetap dalam koridor peraturan yang berlaku.
Pada sesi diskusi dan tanya jawab ada beberapa Satuan Kerja yang menyampaikan beberapa hambatan dalam mengimplementasikan CMS dan/atau penggunaan KKP. Meskipun kedua sistem ini diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan keuangan negara, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa isu yang dibahas dalam FGD antara lain adalah perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur negara dalam mengoperasikan sistem baru tersebut serta pentingnya pemeliharaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Di akhir sesi, peserta FGD menyimpulkan bahwa penerapan Cash Management System dan kartu kredit pemerintah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor perbankan, sangat penting untuk keberhasilan implementasi kedua sistem ini. Dengan adanya diskusi seperti ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih baik untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. (AI/FP)
