Pengadilan Agama Lumajang Hadiri Rapat Koordinator Pengadilan Agama se-Wilayah Malang
Lumajang – Pengadilan Agama (PA) Lumajang turut serta dalam rapat koordinator pengadilan agama se-wilayah koordinator Malang yang digelar pada Jumat, 7 Februari 2025. Acara yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai ini bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Probolinggo. Dalam rapat tersebut, PA Lumajang diwakili Panitera dan Plt. Sekretaris yang hadir untuk mengikuti pembahasan kebijakan di satuan kerja.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Korwil, yakni Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menyampaikan sambutan pembuka dan agenda kegiatan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama Probolinggo selaku tuan rumah juga memberikan sambutan dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat. Acara kemudian berlanjut dengan agenda utama, yaitu pembahasan koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Wilayah, yaitu Ketua Pengadilan Agama Malang.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai kebijakan dari Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA), khususnya terkait implementasi e-Court sesuai Perma No. 7 Tahun 2022 dan SEMA No. 1 Tahun 2023. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi penggunaan e-Court dengan target pencapaian 80% pada tahun 2025 sebagaimana diarahkan oleh Dirjen Badilag. Selain itu, turut dibahas kebijakan terkait perkara prodeo yang didanai melalui DIPA untuk memastikan pelayanan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat kurang mampu.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan setiap pengadilan agama di wilayah koordinator Malang dapat meningkatkan sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Panitera PA Lumajang, H. Khadimul Huda, S.H., M.H., menyampaikan bahwa PA Lumajang siap menjalankan kebijakan yang telah disepakati. “Kami akan terus berupaya mengoptimalkan layanan e-Court serta memastikan bahwa akses keadilan, termasuk perkara prodeo, dapat berjalan dengan baik sesuai regulasi yang ada,” ujarnya. PA Lumajang berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam sistem peradilan guna memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi pencari keadilan.
