Lumajang, 13 Juni 2025 – Ketua Pengadilan Agama Lumajang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang yang digelar di ruang rapat utama Kantor DPRD.
Agenda paripurna kali ini mengusung pembahasan penting, yakni Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kehadiran Ketua Pengadilan Agama menjadi simbol penguatan sinergi antara unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat daerah.
Forum tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Solikin, S.H. Rapat dihadiri lengkap oleh Forkopimda, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, para pimpinan OPD, serta seluruh anggota DPRD. Ketua Pengadilan Agama Lumajang turut hadir sebagai bentuk komitmen lembaga peradilan agama dalam mendorong tata Kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Wakil Ketua DPRD menyampaikan bahwa kehadiran seluruh elemen Forkopimda sangat penting agar berbagai persoalan masyarakat bisa disampaikan langsung kepada pemerintah daerah. Forum paripurna pun diarahkan menjadi tempat penyampaian aspirasi bersama, bukan sekadar forum administratif.
Dalam agenda utama rapat, Pemerintah Kabupaten Lumajang memaparkan jawaban atas pandangan fraksi mengenai pelaksanaan APBD 2024. Disampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah telah melampaui target. Jawaban pemerintah juga menyentuh persoalan prioritas seperti infrastruktur jalan, pelayanan public dan pertambangan illegal. DPRD dan Forkopimda mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti setiap masukan dengan langkah-langkah konkret dan transparan.
Rapat ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antar-lembaga harus terus diperkuat demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Kita ingin forum rapat Paripurna menjadi ajang penting menyampikan masalah-masalah penting, sehingga kehadiran pucuk pimpinan sangat penting," ujar Wakil Ketua DPRD Lumajang tersebut. Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Lumajang menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki perhatian besar terhadap arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Rapat Paripurna ini juga mengukuhkan peran strategis Forkopimda sebagai mitra kritis pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas. Rapat resmi ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan pembahasan teknis dalam rangka penyempurnaan dan pengesahan Raperda.
