Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan komitmennya dalam tertib administrasi dengan mengikuti sosialisasi pendataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Non DIPA se-Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Selasa (16/09/2025) dan menjadi tindak lanjut dari kebijakan Mahkamah Agung RI. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan data kepegawaian di lingkungan peradilan agama tetap akurat dan mutakhir. Partisipasi PA Banyuwangi dalam acara ini menegaskan pentingnya akurasi data dalam manajemen kepegawaian.

Acara yang dimulai pukul 13.30 WIB ini berpusat di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, dengan PA Banyuwangi yang mengikuti dari Media Center. Delegasi dari PA Banyuwangi dipimpin langsung oleh Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Mundorin, S.H., M.H., dan PPNPN Non DIPA PA Banyuwangi. Kehadiran ini menunjukkan keseriusan PA Banyuwangi dalam menyerap informasi penting terkait pembaruan data PPNPN Non DIPA. Kerjasama dan koordinasi antar satuan kerja menjadi kunci sukses dalam implementasi kebijakan ini.

Dalam sesi tersebut, narasumber utama adalah Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Surabaya, H. Muhammad Nidzom Anshori, S.H., M.H. Beliau memberikan paparan komprehensif mengenai tata cara dan prosedur pendataan yang harus diikuti oleh seluruh pengadilan agama di Jawa Timur. Penjelasan yang diberikan sangat detail, mencakup aspek teknis hingga administratif, demi kelancaran proses pendataan. Arahan dari narasumber menjadi pedoman bagi seluruh peserta untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data.

Sosialisasi ini sangat vital untuk menciptakan sistem administrasi kepegawaian yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai kebijakan terkait PPNPN Non DIPA dapat diterapkan secara lebih efektif dan efisien. Kegiatan ini tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai upaya proaktif untuk mendukung visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang modern dan profesional. Harapannya, hasil pendataan ini bisa menjadi fondasi yang kuat untuk perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di masa depan.