Pengadilan Agama Nganjuk telah melaksanakan kegiatan pendampingan secara daring pada Selasa, 30 September 2025, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait penegasan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atas pengadaan barang dan/atau jasa dari rekanan Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) oleh bendahara. Dalam forum tersebut, para peserta mendapatkan penjelasan mendalam mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran di satuan kerja masing-masing.
Selain membahas aspek perpajakan, kegiatan ini juga mengangkat topik penting mengenai implementasi Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran (PKIPA) pada aplikasi SAKTI. PKIPA merupakan bentuk komitmen satuan kerja dalam menjamin pelaksanaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Melalui aplikasi SAKTI, komitmen tersebut diintegrasikan secara sistematis untuk memastikan seluruh proses penganggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. KPPN Kediri turut memberikan arahan teknis agar satuan kerja dapat menginput dan memantau PKIPA secara optimal.
Dalam sesi lanjutan, dibahas pula strategi penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran. Retur SP2D dapat menghambat realisasi belanja negara apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, KPPN Kediri mendorong satuan kerja untuk melakukan rekonsiliasi data secara berkala dan berkoordinasi aktif dengan pihak bank penyalur. Di samping itu, akselerasi implementasi aplikasi Digipaysatu turut menjadi sorotan sebagai solusi digital dalam mempercepat proses pembayaran dan pelaporan keuangan.
Sebagai penutup, kegiatan ini juga menekankan pentingnya percepatan implementasi transaksi non tunai melalui Internet Banking (Cash Management System/CMS) serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Kedua instrumen ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan belanja negara. KPPN Kediri mengajak seluruh satuan kerja untuk segera mengadopsi sistem pembayaran digital tersebut guna mendukung program transformasi digital Kementerian Keuangan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan PA Nganjuk dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi perbendaharaan secara profesional dan berintegritas.(HRS)
Website : https://www.pa-nganjuk.go.id/
Instagram : https://www.instagram.com/panganjuk/
Facebook : https://www.facebook.com/pengadilanagama.nganjuk/
Youtube : https://www.youtube.com/@panganjuktv9264/videos
Tiktok : https://www.tiktok.com/@panganjuk
