img-logo img-logo
PPPK Pengadilan Agama Blitar Ikuti Overview Orientasi Nasional Tahun 2025
PPPK Pengadilan Agama Blitar Ikuti Overview Orientasi Nasional Tahun 2025
Tanggal Rilis Berita : 21 Oktober 2025, Pukul 17:26 WIB, Telah dilihat 45 Kali
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Blitar

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pengadilan Agama Blitar mengikuti kegiatan Overview Orientasi Nasional PPPK Tahun 2025 pada Selasa, 21 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Strategi dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting.

PPPK Pengadilan Agama Blitar mengikuti kegiatan ini dari Media Center. Dalam agenda tersebut, peserta mendapat penjelasan tentang teknis pelaksanaan orientasi yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Salah satu materi utama adalah pengenalan aplikasi Sibangkom, yang akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran selama orientasi. Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) turut memberikan arahan dan panduan secara interaktif.

Meskipun dilakukan secara daring, semangat para peserta tetap tinggi. Setiap sesi diikuti dengan antusias, penuh perhatian, dan rasa ingin tahu yang besar.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu PPPK memahami budaya kerja dan nilai-nilai kelembagaan Mahkamah Agung, sekaligus menumbuhkan semangat profesionalisme dan pengabdian dalam melayani masyarakat. Melalui orientasi ini, para PPPK diharapkan semakin siap berkontribusi dalam menciptakan peradilan yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Salah satu peserta mengungkapkan, kegiatan ini menjadi kesempatan berharga untuk lebih mengenal arah dan budaya kerja di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan semangat belajar yang tinggi, PPPK Pengadilan Agama Blitar siap berperan aktif dan memberikan kontribusi terbaiknya. Sebagai kelanjutan dari kegiatan overview ini, Orientasi Nasional PPPK Tahun 2025 akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 3 hingga 19 November 2025 di seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI.