Surabaya, 6 Januari 2026 — Di tengah tuntutan transparansi dan ketepatan administrasi, sistem pengelolaan keuangan aparatur peradilan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Akurasi data penggajian menjadi aspek krusial karena berkaitan langsung dengan hak dan kesejahteraan hakim sebagai pilar penegakan keadilan. Keseriusan ini tercermin dari langkah Pengadilan Agama Surabaya dalam memastikan setiap prosedur berjalan sesuai ketentuan terbaru.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, PA Surabaya mengikuti kegiatan Zoom terkait petunjuk teknis perekaman Surat Keputusan (SK) pada aplikasi gaji web yang akan diberlakukan untuk gaji hakim Februari 2026, dihadiri Kasubag. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Surabaya, Heru Santoso, S.H.I., Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Pengadilan Agama Surabaya, Adji Widyaputra, S.E., S.H. dan Penata Layanan Operasional, Pengadilan Agama Surabaya, Swedia Disya Citta, S.Ak. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman teknis agar proses input dan validasi data dapat dilakukan secara tepat dan seragam. Dalam kegiatan tersebut juga ditegaskan perekaman SK harus dilakukan secara cermat karena menjadi dasar utama dalam perhitungan gaji dan tunjangan hakim. Melalui pemaparan teknis yang komprehensif, peserta memperoleh penjelasan detail mengenai tahapan, potensi kendala, serta solusi dalam penggunaan sistem gaji web. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administratif dan meningkatkan efisiensi kerja satuan kerja.
Kasubag. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Surabaya, Heru Santoso, S.H.I. menyampaikan, “Dengan juknis yang jelas, kami lebih siap dan percaya diri dalam melakukan perekaman data agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari.” Ujarnya. Partisipasi aktif PA Surabaya dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga profesionalisme dan ketertiban administrasi keuangan. Sinkronisasi pemahaman sejak awal dinilai penting guna mendukung kelancaran implementasi kebijakan penggajian hakim secara nasional. Langkah ini sekaligus menjadi wujud tanggung jawab institusi dalam memastikan hak aparatur peradilan terpenuhi secara tepat waktu dan akurat.
